Di lain pihak, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya berharap, pemerintah dapat adil pada saat bagi-bagi proyek tersebut.
Jangan sampai pemerintah hanya mengedepankan dorongan politik dan bisnis dalam pembagiannya.
Barly memahami niat Presiden yang ingin melibatkan swasta dalam pembangunannya. Sebab, bila hanya mengandalkan keuangan negara tentu akan membebani APBN.
Oleh karena itu, jika nantinya lelang proyek dilakukan, harus benar-benar berdasarkan indikator yang jelas.
Misalnya, kata dia, ada kolaborasi dengan masyarakat dan ada pemberdayaan masyarakat. Kemudian, proses bagi-bagi proyek diharapkan tidak hanya melibatkan perusahaan di Jakarta saja.
Baca juga: INDEF: Bagi-bagi Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru Jangan Berdasarkan Kepentingan Politik
Untuk menjaga wilayah ibu kota baru bebas dari polusi dan pencemaran lingkungan, maka tidak ada klaster industri yang akan dibangun di wilayah tersebut.
"Tidak ada klaster industri, tidak ada pabrik, harus ditekankan," kata Jokowi.
Di lain pihak, Jokowi berharap, pengembangan klaster pemerintahan dapat diikuti dengan pengembangan klaster lainnya, antara lain klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, serta financial center yang dilakukan secara paralel.
Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru Bebas dari Pabrik