Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa Dewan Pengawas KPK yang Mendapat Respons Positif

Kompas.com - 19/12/2019, 07:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"Pak Ruki kan mantan pimpinan KPK dua kali, yang oertama dan jilid 3,5, pasti dia paham proses bisnis di KPK jadi ketika ada sesuatu yang berlebihan pasti dia paham," kata Alex di Gedung ACLC KPK, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Tepis Gosip Akan Menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK

Alex meyakini, berbekal pengalaman itu, Ruki dapat menjadi sosok pengawas yang tidak segan menegur para pimpinan dan pegawai KPK yang dianggap melenceng dan melanggar kode etik.

Kemudian, Alex menyebut Artidjo sebagai sosok yang mempunyai komitmen antikorupsi sehingga diyakini dapat mengawasi KPK dengan lebih baik.

"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk korupsi, baguslah nanti bersrti ada tiga hakim kan yang di KPK, ada Pak Nawawi (pimpinan KPK terpilih, Nawawi Pamolango), saya, Pak Artidjo. Artinya pengawasannya lebih bagus, kita lebih hati-hati," ujar Alex.

Sementara itu, Alex mengaku tidak mengenal Albertina secara pribadi. Namun, ia menyebut Albertina sebagai sosok yang tegas tatkala menyidangkan kasus Gayus Tambunan.

Baca juga: Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Yang Utama Itu Hati Nuraninya

"Saya hanya dengar namanya waktu perkaranya Gayus, tegas kan? Itu saja, terkait dengan pribadi belum pernah saya. Saya pernah baca di koran dan dia menyidangkan perkara Pak Gayus," kata Alex.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga menyambut baik munculnya nama-nama tersebut, khususnya nama Artidjo yang disebut-sebut menjadi momok bagi para koruptor.

"Semua sudah tahu Artidjo adalah hakim yang lurus. Yang kita harapkan juga sebagai pengawas itu juga bersikap tegak lurus terhadap perosalan-persoalan penegakan hukum yang ada di KPK, terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Bambang meyakini, pilihan Presiden Jokowi untuk anggota-anggota Dewan Pengawas KPK adalah pilihan terbaik untuk menjadi penyeimbang lembaga antirasuah tersebut.

"Apa pun yang sudah dipilih pemerintah menurut saya perlu didukung karena itulah pilihan yang terbaik, yang sudah dipikirkan secara masak-masak," ujar dia.

Tak Jamin Independen

Di sisi lain, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainur Rohman mengatakan, keragaman latar belakang para Dewan Pengawas KPK tidak akan menjamin independensi mereka.

Baca juga: Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada Bully

Alasannya, penyusunan Dewan Pengawas KPK hanya dilakukan dan ditentukan oleh Presiden Jokowi seorang tanpa melibatkan partisipasi publik.

"Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," kata Zaenur.

Zaenur melanjutkan, bukan tidak mungkin pula orang-orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalab orang-orang kepercayaan presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com