Bursa Dewan Pengawas KPK yang Mendapat Respons Positif

Kompas.com - 19/12/2019, 07:44 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Respons Positif

Munculnya ketiga nama tersebut mendapat respons yang cukup positif dari sejumlah kalangan, salah satunta dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang juga terpilih menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

"Pak Ruki kan mantan pimpinan KPK dua kali, yang oertama dan jilid 3,5, pasti dia paham proses bisnis di KPK jadi ketika ada sesuatu yang berlebihan pasti dia paham," kata Alex di Gedung ACLC KPK, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Tepis Gosip Akan Menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK

Alex meyakini, berbekal pengalaman itu, Ruki dapat menjadi sosok pengawas yang tidak segan menegur para pimpinan dan pegawai KPK yang dianggap melenceng dan melanggar kode etik.

Kemudian, Alex menyebut Artidjo sebagai sosok yang mempunyai komitmen antikorupsi sehingga diyakini dapat mengawasi KPK dengan lebih baik.

"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk korupsi, baguslah nanti bersrti ada tiga hakim kan yang di KPK, ada Pak Nawawi (pimpinan KPK terpilih, Nawawi Pamolango), saya, Pak Artidjo. Artinya pengawasannya lebih bagus, kita lebih hati-hati," ujar Alex.

Sementara itu, Alex mengaku tidak mengenal Albertina secara pribadi. Namun, ia menyebut Albertina sebagai sosok yang tegas tatkala menyidangkan kasus Gayus Tambunan.

Baca juga: Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Yang Utama Itu Hati Nuraninya

"Saya hanya dengar namanya waktu perkaranya Gayus, tegas kan? Itu saja, terkait dengan pribadi belum pernah saya. Saya pernah baca di koran dan dia menyidangkan perkara Pak Gayus," kata Alex.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga menyambut baik munculnya nama-nama tersebut, khususnya nama Artidjo yang disebut-sebut menjadi momok bagi para koruptor.

"Semua sudah tahu Artidjo adalah hakim yang lurus. Yang kita harapkan juga sebagai pengawas itu juga bersikap tegak lurus terhadap perosalan-persoalan penegakan hukum yang ada di KPK, terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Bambang meyakini, pilihan Presiden Jokowi untuk anggota-anggota Dewan Pengawas KPK adalah pilihan terbaik untuk menjadi penyeimbang lembaga antirasuah tersebut.

"Apa pun yang sudah dipilih pemerintah menurut saya perlu didukung karena itulah pilihan yang terbaik, yang sudah dipikirkan secara masak-masak," ujar dia.

Tak Jamin Independen

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X