Kompas.com - 15/12/2019, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tak akan memperdebatkan lagi rencana pembentukan Dewan Pengawas bersamaan dengan dilantiknya 5 pimpinan baru terpilih pada akhir Desember ini.

Saut menekankan, yang terpenting anggota Dewan Pengawas KPK memiliki hati nurani dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Siapa pun mereka, katakanlah mereka mungkin punya (latar belakang) hukum yang kuat, teori yang kuat, yang utama itu kan hati nuraninya. Bahwa ketika Anda memulai penyelidikan Anda sudah bisa memutuskan sebenarnya orang ini memang pantas untuk diikuti kasusnya," kata Saut di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Saut pun berharap siapapun anggota dewan pengawas yang terpilih mampu membangun sistem pengawasan dan kontrol yang semakin baik di internal KPK.

"Jadi sederhana kok, untuk dewan pengawas itu kalau siapa pun mereka yang datang nanti kalau mereka menggunakan itu untuk membangun check and balance, secara keseluruhan apa yang dilakukan KPK itu baik," kata dia.

Ia mengakui bahwa Undang-Undang KPK hasil revisi yang dibahas pemerintah dan DPR sudah menimbulkan prasangka buruk dari berbagai pihak.

Meski demikian, ia meyakini undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh 5 pimpinan baru, anggota dewan pengawas, dan jajaran KPK ke depan.

"Undang-undang di negara kita (tujuannya) akan baik semua. Jadi sekali lagi itu sudah niat politik hukum pemerintah, kita dukung saja dan saya pribadi akan mengikuti seperti apa mereka bekerja," kata Saut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, nama-nama itu masih dalam proses finalisasi.

Baca juga: Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada Bully

Jokowi menyebutkan, saat ini timnya sedang mengecek rekam jejak calon anggota Dewan Pengawas KPK itu.

"Proses finalisasi. Juga melihat satu per satu track record-nya seperti apa, integritas, semua," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Jokowi menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas KPK harus memiliki rekam jejak baik.

Ia tidak mau salah dalam memilih orang yang akan menduduki jabatan itu. Apalagi, masyarakat juga menaruh perhatian mengenai isu ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

Nasional
Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Nasional
KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.