Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Yang Utama Itu Hati Nuraninya

Kompas.com - 15/12/2019, 15:15 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama Keluarga Almarhum Randi dan Yusuf memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meneruskan aspirasi yang diperjuangkan oleh Randi dan Yusuf dalam aksi unjuk rasa yang kemudian merenggut nyawa mereka. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAWakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama Keluarga Almarhum Randi dan Yusuf memberikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meneruskan aspirasi yang diperjuangkan oleh Randi dan Yusuf dalam aksi unjuk rasa yang kemudian merenggut nyawa mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang tak akan memperdebatkan lagi rencana pembentukan Dewan Pengawas bersamaan dengan dilantiknya 5 pimpinan baru terpilih pada akhir Desember ini.

Saut menekankan, yang terpenting anggota Dewan Pengawas KPK memiliki hati nurani dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Siapa pun mereka, katakanlah mereka mungkin punya (latar belakang) hukum yang kuat, teori yang kuat, yang utama itu kan hati nuraninya. Bahwa ketika Anda memulai penyelidikan Anda sudah bisa memutuskan sebenarnya orang ini memang pantas untuk diikuti kasusnya," kata Saut di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Saut pun berharap siapapun anggota dewan pengawas yang terpilih mampu membangun sistem pengawasan dan kontrol yang semakin baik di internal KPK.

"Jadi sederhana kok, untuk dewan pengawas itu kalau siapa pun mereka yang datang nanti kalau mereka menggunakan itu untuk membangun check and balance, secara keseluruhan apa yang dilakukan KPK itu baik," kata dia.

Ia mengakui bahwa Undang-Undang KPK hasil revisi yang dibahas pemerintah dan DPR sudah menimbulkan prasangka buruk dari berbagai pihak.

Meski demikian, ia meyakini undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh 5 pimpinan baru, anggota dewan pengawas, dan jajaran KPK ke depan.

"Undang-undang di negara kita (tujuannya) akan baik semua. Jadi sekali lagi itu sudah niat politik hukum pemerintah, kita dukung saja dan saya pribadi akan mengikuti seperti apa mereka bekerja," kata Saut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, nama-nama itu masih dalam proses finalisasi.

Baca juga: Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada Bully

Jokowi menyebutkan, saat ini timnya sedang mengecek rekam jejak calon anggota Dewan Pengawas KPK itu.

"Proses finalisasi. Juga melihat satu per satu track record-nya seperti apa, integritas, semua," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Jokowi menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas KPK harus memiliki rekam jejak baik.

Ia tidak mau salah dalam memilih orang yang akan menduduki jabatan itu. Apalagi, masyarakat juga menaruh perhatian mengenai isu ini.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X