Bursa Dewan Pengawas KPK yang Mendapat Respons Positif

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, tiga nama yang diusulkan menjadi Dewan Pengawas KPK adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk, tapi belum difinalkan karena kan hanya lima, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Antara.

Nama Artidjo dan Albertina tentu mewakili unsur hakim seperti yang disebut Jokowi sedangkan Ruki mewakili unsur mantan pimpinan KPK.

Sedangkan, Jokowi belum mau mengungkap nama yang berasal dari latar belakang jaksa, ekonom, dan akademisi.

"Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota Dewan Pengawas) pasti baik-baiklah," tambah Presiden.

Ia memastikan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK adalah orang yang mempunyai catatan baik.

Namun, ia menegaskan bahwa susunan nama anggota Dewan Pengawas KPK belum final karena penyaringan masih terus dilakukan hingga Kamis (19/12/2019) hari ini.

"Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baiklah, saya memastikan nama yang baik," tegas Presiden.

Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia dikenal gigih dan tegas dalam menyidangkan perkara. Saat ini Albertina Ho menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

Sedangkan Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia mendapat banyak sorotan atas keputusan memperberat vonis terdakwa kasus korupsi, Artidjo sudah pensiun pada Maret 2018.

Semantara Taufiequrachman Ruki adalah Ketua KPK periode 2003-2007 dan pelaksana tugas ketua KPK 2015 yang merupakan lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971.

Respons Positif

Munculnya ketiga nama tersebut mendapat respons yang cukup positif dari sejumlah kalangan, salah satunta dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang juga terpilih menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

"Pak Ruki kan mantan pimpinan KPK dua kali, yang oertama dan jilid 3,5, pasti dia paham proses bisnis di KPK jadi ketika ada sesuatu yang berlebihan pasti dia paham," kata Alex di Gedung ACLC KPK, Rabu (18/12/2019).

Alex meyakini, berbekal pengalaman itu, Ruki dapat menjadi sosok pengawas yang tidak segan menegur para pimpinan dan pegawai KPK yang dianggap melenceng dan melanggar kode etik.

Kemudian, Alex menyebut Artidjo sebagai sosok yang mempunyai komitmen antikorupsi sehingga diyakini dapat mengawasi KPK dengan lebih baik.

"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk korupsi, baguslah nanti bersrti ada tiga hakim kan yang di KPK, ada Pak Nawawi (pimpinan KPK terpilih, Nawawi Pamolango), saya, Pak Artidjo. Artinya pengawasannya lebih bagus, kita lebih hati-hati," ujar Alex.

Sementara itu, Alex mengaku tidak mengenal Albertina secara pribadi. Namun, ia menyebut Albertina sebagai sosok yang tegas tatkala menyidangkan kasus Gayus Tambunan.

"Saya hanya dengar namanya waktu perkaranya Gayus, tegas kan? Itu saja, terkait dengan pribadi belum pernah saya. Saya pernah baca di koran dan dia menyidangkan perkara Pak Gayus," kata Alex.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga menyambut baik munculnya nama-nama tersebut, khususnya nama Artidjo yang disebut-sebut menjadi momok bagi para koruptor.

"Semua sudah tahu Artidjo adalah hakim yang lurus. Yang kita harapkan juga sebagai pengawas itu juga bersikap tegak lurus terhadap perosalan-persoalan penegakan hukum yang ada di KPK, terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Bambang meyakini, pilihan Presiden Jokowi untuk anggota-anggota Dewan Pengawas KPK adalah pilihan terbaik untuk menjadi penyeimbang lembaga antirasuah tersebut.

"Apa pun yang sudah dipilih pemerintah menurut saya perlu didukung karena itulah pilihan yang terbaik, yang sudah dipikirkan secara masak-masak," ujar dia.

Tak Jamin Independen

Di sisi lain, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainur Rohman mengatakan, keragaman latar belakang para Dewan Pengawas KPK tidak akan menjamin independensi mereka.

Alasannya, penyusunan Dewan Pengawas KPK hanya dilakukan dan ditentukan oleh Presiden Jokowi seorang tanpa melibatkan partisipasi publik.

"Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," kata Zaenur.

Zaenur melanjutkan, bukan tidak mungkin pula orang-orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalab orang-orang kepercayaan presiden.

Akibatnya, Dewan Pengawas KPK justru menjadi pintu masuk presiden untuk mengendalikan KPK.

"Artinya bahwa mau seperti apapun, atau mau dari mana pun latar belakang dewan pengawas, tetap akan melemahkan KPK," kata Zainur.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengingatkan Presiden Jokowi agar orang-orang yang dipilih merupakan orang-orang yang berintegritas.

Yudi pun menyambut baik apabila Artidjo dan Albertina benar akan menjadi Dewan Pengawas KPK karena keduanya dinilai berintegritas dan mempunyai sikap antikorupsi.

"Karena Dewas ada lima orang maka seharusnya anggota Dewas yang lain tentu juga harus mempunyai integritas yang sama sehingga menjalankan peran Dewas dengan baik, apalagi kewenangan Dewas sangat besar," ujar Yudi.

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, Presiden bisa menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.