Kompas.com - 16/12/2019, 11:01 WIB
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yusril memastikan dirinya tidak akan mengisi posisi Dewan Pengawas KPK karena tidak berminat dengan posisi tersebut.

"Saya sendiri dengan segala permohonan maaf sama sekali tidak berminat dan tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Dewas KPK tersebut," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada Bully

Yusril menuturkan, ia memilih tetap menjadi advokat profesional yang oleh Undang-Undang Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum daripada menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menambahkan, hingga kini dirinya sama sekali belum mendapat kabar terkait penunjukannya sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

"Karena itu, saya menganggap bahwa disebut-sebutnya nama saya sebagai salah satu calon Dewas KPK hanyalah kabar burung belaka," ujar Yusril.

Baca juga: Jokowi Sudah Rampungkan Susunan Dewan Pengawas KPK

Diberitakan, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, nama-nama itu masih dalam proses finalisasi.

Jokowi menyebutkan, saat ini timnya sedang mengecek rekam jejak calon anggota Dewan Pengawas KPK itu.

"Proses finalisasi. Juga melihat satu per satu track record-nya seperti apa, integritas, semua," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dewan pengawas yang terdiri dari lima orang itu merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Baca juga: Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Yang Utama Itu Hati Nuraninya

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa presiden menunjuk langsung.

Pelantikan Dewan Pengawas KPK akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang sudah terpilih.

Tugas dewan pengawas antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Nasional
Cerita Pasien 01, Beratnya Hadapi Hujatan 'Netizen' Selepas Sembuh dari Covid-19

Cerita Pasien 01, Beratnya Hadapi Hujatan "Netizen" Selepas Sembuh dari Covid-19

Nasional
Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Nasional
UPDATE 23 April: 6.699.327 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.632.251 Dosis Pertama

UPDATE 23 April: 6.699.327 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.632.251 Dosis Pertama

Nasional
TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

Nasional
TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X