Dikunjungi MPR, Ini Tanggapan Muhammadiyah, PBNU, MUI, hingga PHDI soal Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 17/12/2019, 05:55 WIB
Pimpinan MPR bersama Ketua Muhammadiyah Haedar Nadir di kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Pimpinan MPR bersama Ketua Muhammadiyah Haedar Nadir di kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan MPR RI telah melakukan kunjungan ke sejumlah institusi-institusi keagamaan demi menjaring pendapat soal wacana amendemen UUD 1945.

Terkini, pimpinan MPR baru saja mengunjungi kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019), untuk bertemu Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo serta Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, dan Zulkifli Hasan.

Lewat pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, Hedar menyampaikan sikap Muhammadiyah terkait amendemen UUD 1945.

Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Haedar mengatakan, Muhammadiyah mendukung wacana amendemen UUD 1945 terbatas, yaitu khusus pada materi penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Muhammadiyah bersetuju jika ada amendemen UUD 45 itu dilakukan terbatas untuk GBHN," kata Haedar.

Sebab, menurut dia, presiden dan wakil presiden terpilih harus memiliki pedoman pembangunan yang beriorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

"Presiden dan wakil presiden terpilih siapa pun dan sampai kapan pun itu dia harus punya pedoman. Nah, GBHN itulah pedomannya," jelasnya.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Selanjutnya, ia menyatakan Muhammadiyah keberatan jika presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

Haedar menyatakan, Muhammadiyah tetap mendorong agar rakyat ikut serta langsung dalam pemilu.

"Muhammadiyah memandang bahwa tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan," ujarnya.

Selain itu, Haedar meminta MPR tetap mempertahankan jabatan presiden/wakil presiden dua periode sesuai yang tercantum dalam UUD 1945.

Baca juga: 5 Hal Menarik Wacana Amendemen: Awalnya Terbatas, Isu Meluas, hingga Penolakan Jokowi

Batas masa jabatan, kata dia, merupakan bagian dari semangat reformasi yang tak boleh padam.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X