Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Kompas.com - 16/12/2019, 17:16 WIB
Pimpinan MPR bersama Ketua Muhammadiyah Haedar Nadir di kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Pimpinan MPR bersama Ketua Muhammadiyah Haedar Nadir di kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR berkunjung ke kantor Pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Pimpinan MPR yang hadir dalam acara itu adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo serta Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Zulkifli Hasan, dan Hidayat Nur Wahid.

Mereka diterima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir.

Pertemuan itu berlangsung selama hampir dua jam. Seusai pertemuan, Haedar menjelaskan para pimpinan MPR meminta masukan terkait amendemen UUD 1945.

Baca juga: Di Hadapan MPR, MUI Usulkan Amendemen UUD 1945 Sebatas Hidupkan GBHN

"Ada beberapa hal yang tadi kita diskusikan dan ada satu pemikiran yang ketemu di sana, karena pimpinan MPR meminta masukan kepada Muhammadiyah soal-soal kebangsaan yang sekarang menjadi isu, termasuk soal amendemen UUD 1945," kata Haedar.

Ia mengatakan, Muhammadiyah setuju dengan wacana amendemen UUD 1945, tetapi terbatas pada penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara ( GBHN).

"Muhammadiyah bersetuju jika ada amendemen UUD 45 itu dilakukan terbatas untuk GBHN," tuturnya.

Selain itu juga dibahas soal pemilihan presiden/wakil presiden melalui MPR.

Namun, Haedar menyatakan Muhammadiyah tetap mendorong agar rakyat ikut serta langsung dalam pemilu.

"Muhammadiyah memandang bahwa tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan," ujarnya.

Selanjutnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bakal menampung seluruh rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah.

Ia menyebut MPR memiliki waktu hingga 2023 untuk memutuskan soal amendemen UUD 1945.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Amendemen untuk Bahas GBHN, Bukan Masa Jabatan Presiden

"Kami sudah patok 2023 harus kami putuskan apakah perlu amendemen terbatas atau tidak sama sekali. Ini sangat tergantung kepada situasi politik yagn berkembang dan dinamika yang ada," ujar Bambang.

"Tapi yang pasti saya meyakini bahwa diskursus UUD 45 ini penting bagi pendidikan politik rakyat Indonesia dan kami membuka pintu selebar-lebarnya pemikiran pemikiran yang membawa kemajuan bagi bangsa kita," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Nasional
Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Nasional
Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Nasional
Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Jadi 134 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Jadi 134 Orang

Nasional
Kemenlu Pastikan Pelayanan Konsuler WNA di Tanah Air Masih Terbuka

Kemenlu Pastikan Pelayanan Konsuler WNA di Tanah Air Masih Terbuka

Nasional
Tambah Dua, Total Ada 72 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Tambah Dua, Total Ada 72 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Nasional
Ketua Gugus Tugas Berterima Kasih Pada Kepala Desa yang Buat Kebijakan Karantina Mandiri

Ketua Gugus Tugas Berterima Kasih Pada Kepala Desa yang Buat Kebijakan Karantina Mandiri

Nasional
Pakar: Penunjukan Komisioner KPU Pengganti Evi Novida Tergantung Presiden

Pakar: Penunjukan Komisioner KPU Pengganti Evi Novida Tergantung Presiden

Nasional
UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 181 Orang

UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 181 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 196, Total Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 196, Total Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
RKUHP dan RUU PAS Dibahas, DPR Klaim Hanya 'Bongkar' Pasal Kontroversial

RKUHP dan RUU PAS Dibahas, DPR Klaim Hanya "Bongkar" Pasal Kontroversial

Nasional
IDI Tegaskan Cuaca Panas Tak Bikin Mati Virus Corona di Tenggorokan

IDI Tegaskan Cuaca Panas Tak Bikin Mati Virus Corona di Tenggorokan

Nasional
Wabah Covid-19, Kapolri Larang Anak Buahnya Beserta Keluarga Mudik

Wabah Covid-19, Kapolri Larang Anak Buahnya Beserta Keluarga Mudik

Nasional
Mantan Ketua KPK Sebut Ajukan Kenaikan Gaji Bukan untuk Periodenya, tapi untuk Komisioner Selanjutnya

Mantan Ketua KPK Sebut Ajukan Kenaikan Gaji Bukan untuk Periodenya, tapi untuk Komisioner Selanjutnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X