Soal Amendemen UUD 1945, Pratikno Diminta Benahi Koordinasi dengan MPR

Kompas.com - 06/12/2019, 18:39 WIB

Achmad Nasrudin Yahya,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta Menteri Sekretris Negara Pratikno memperbaiki koordinasi dengan MPR mengenai amendemen terbatas UUD 1945.

"Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, terutama dengan kami di MPR," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Selama ini, MPR tidak pernah diundang atau diajak diskusi mengenai pandangan terhadap amendemen terbatas.

Padahal, apabila ada yang harus dikoordinasikan, hal itu menjadi masukan untuk Presiden Jokowi.

Basarah meminta Mensesneg agar membangun komunikasi dengan baik supaya Presiden mendapat masukan yang lebih utuh dan substantif.

"Pada letak itulah Presiden harusnya mendapat masukan yang utuh daripada komentari riak-riak di politik di ruang publik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di MPR RI yang melebar dari persoalan haluan negara.

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan supaya tidak melebar pembahasannya.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujar dia.

Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden tiga periode. Sebab ia merupakan produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pascareformasi.

Jokowi bahkan curiga kepada pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode itu.

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif), menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.

Kompas TV

Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon, Banten, Jumat (6/12/19). Presiden Jokowi tiba di RSUD Cilegon didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Staf Khusus Presiden Adamas Belva, dan Billy Mambrasar.

Presiden Jokowi langsung menuju loket pembayaran dan berbincang dengan pasien. Presiden Jokowi juga meninjau pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan kamar perawatan kelas tiga untuk memastikan sebagian besar pasien di kelas itu berasal dari peserta BPJS Kesehatan.

"Ya yang pertama saya ingin memastikan apakah yang berada di kelas tiga itu BPJS, hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS." ujar Presiden Jokowi kepada wartawan, Jumat (6/12/19).

Dalam sidak, Presiden Jokowi menemukan sejumlah kendala, antara lain defisit BPJS yang berdampak pada keterlambatan bayar klaim dari pihak BPJS kepada rumah sakit dan fasilitas perawatan di kelas tiga yang perlu dibenahi seperti membuat sekat pembatas antar-pasien. Presiden Jokowi pun berjanji untuk membenahi masalah-masalah tersebut.

#Jokowi #JokowiSidak #BPJSKesehatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.