Banyak Mengutip Berita, Pemohon Uji UU KPK Hasil Revisi Dikritik Hakim MK

Kompas.com - 30/10/2019, 16:18 WIB
Suasana saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOSuasana saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim konstitusi mempertanyakan alasan kuat pemohon dalam menguji Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK), Rabu (30/10/2019).

Sidang pemeriksaan dan pendahuluan perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh seorang advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra.

Sidang tersebut dihadiri Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dan dua anggota majelis hakim, yakni Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams.

Baca juga: UU KPK Belum Bernomor, MK Nilai Pemohon Uji Materi Terburu-buru

Dalam sidang, Enny mempertanyakan banyaknya kutipan-kutipan dari media massa yang disampaikan Gregorius dalam permohonannya, khususnya soal mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam proses revisi UU KPK.

"Dalam permohonan pemohon, banyak sekali mengutip berita dari media massa. Seharusnya berita di media massa dijadikan petunjuk saja, seperti apa proses pembentukan RUU sampai menjadi UU, di mana letak cacat formilnya di setiap proses pembentukan UU," ujar Enny.

"Dugaan adanya cacat formil dalam pembentukan UU KPK ini harus disertakan bukti-buktinya, misalnya tahap pertama di mana cacat formilnya. Itu harus dikuatkan sehingga bisa meyakinkan hakim, jangan hanya mengutip dari media massa," sambungnya.

Baca juga: Catatan MK kepada Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK: Mirip Tugas Kuliah dan Perlu Perbaikan

Wahiduddin menambahkan, dalam uji formil yang diajukan pemohon, sejatinya fokus dalam proses dan tahapan revisi UU KPK, mulai dari persiapan, perencanaan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

"Kalau hanya mengutip dari koran saja, tanpa tahu di mana letak cacat formilnya, itu susah untuk meyakinkan hakim. Berita di koran hanya petunjuk saja," imbuhnya.

Dalam sidang, Gregorius menjelaskan, publik tidak dilibatkan dalam proses perancangan revisi UU KPK oleh DPR sehingga hal itu telah menciderai kepercayaan masyarakat.

Baca juga: UU KPK Hasil Revisi Resmi jadi UU Nomor 19 Tahun 2019

Proses pembahasan revisi UU KPK, lanjutnya, tidak ada partisipasi masyarakat dengan cara konsultasi publik seperti yang diatur Pasal 188 ayat (1-3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai proses penyiapan RUU, pembahasan RUU dan pengesahan menjadi UU, hingga pelaksanaan UU.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

Nasional
Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X