Presiden Tak ke Luar Negeri Selama Karhutla, Kepala Daerah Diminta Ikuti

Kompas.com - 23/09/2019, 16:31 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) tidak melakukan perjalanan dinas keluar negeri.

Kepala daerah diminta fokus mengatasi persoalan karhutla yang belum selesai. 

"Pada prinsipnya kami sudah tiga kali kirim radiogram, sampai terakhir radiogram (memerintahkan kepala daerah) untuk tidak tinggalkan tempat," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Terkait Karhutla, Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat

Tidak hanya kepala daerah, kata Tjahjo, Presiden Joko Widodo pun tak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Menurut Tjahjo, persoalan karhutla harus diselesaikan semua pihak.

Tjahjo pun menyayangkan keputusan Gubernur Riau Syamsuar yang pertengahan September bertolak ke Thailand untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia Malaysia-Growth Triangle (IMT-GT).

Menurut dia, seharusnya Syamsuar memiliki empati yang lebih dengan tidak meninggalkan Riau yang dilanda karhutla.

"Harusnya dia punya empati, sensitivitaslah. Masyarakat lagi menderita, ya ditunda kalau hanya sedakar lihat pameran," ujar Tjahjo.

Namun demikian, Tjahjo menyebut dia tak bisa memberi sanksi seperti teguran, pemecatan, atau penurunan pangkat pada Syamsuar.

Baca juga: Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan 

Sebab, ia tak punya kewenangan dalam mencampuri urusan kepala daerah yang keterpilihannya melalui pilkada.

"Sanksi itu nggak ada, kita enggak bisa. Itu dipilih rakyat, ada desentralisasin ada otonomi," kata Tjahjo. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X