Kompas.com - 09/09/2019, 16:15 WIB
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Yenti Garnasih,saat ditemui di Gedug Sektretariat Negara sebelum rapat pansel, Jakarta, Kamis (4/7/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Yenti Garnasih,saat ditemui di Gedug Sektretariat Negara sebelum rapat pansel, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih membantah kabar yang menyebutkan adanya capim titipan dalam proses seleksi.

Sekalipun ada, capim titipan itu tak pernah sampai ke Pansel.

"Saya jawab langsung tidak ada titipan. Walaupun ada, tidak sampai ke Pansel, tidak ada titipan siapa dan bagaimana," kata Yenti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

 

Yenti mengatakan, boleh saja orang menitipkan capim ke Pansel. Tetapi, ia memastikan, Pansel bakal mengabaikan.

Menurut Yenti, sejauh ini pihaknya telah bekerja secara independen dan objektif tanpa adanya intervensi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Orang nitip boleh saja, tetapi yang penting kami tidak hiraukan titipan itu. Kemudian kita sudah bekerja secara objektif dan tidak ada intervensi," ujarnya.

Baca juga: Anggap Lobi Capim KPK Hal Biasa, Desmond Mengaku Pernah Dilobi Saut

Selain itu, Yenti juga memastikan tak ada kebocoran soal seleksi.

Sebab, menurut dia, sembilan Pansel tak pernah berkomunikasi dengan capim, baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi.

"Berkaitan dengan isu bocor sebagainya, seharusnya tidak ada bocor. Karena kami bersembilan ini punya pakta integritas," katanya.

Kompas TV Komisi III DPR mengundang panitia seleksi capim KPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR Hari ini (9/9). RDPU ini merupakan rangkaian dari uji kepatutan dan kelayakan, yang akan dilakukan DPR untuk menyaring capim KPK menjadi 5 nama.<br /> <br /> Dalam RDPU ini, Komisi III DPR RI akan menggali lebih jauh 10 nama capim yang lolos seleksi dan sudah diserahkan kepada presiden, untuk dikerucutkan menjadi 5 nama oleh DPR.<br /> <br /> Hasil RDPU ini akan menjadi modal anggota Komisi III DPR dalam menggelar wawancara dan uji publik pada rabu dan kamis pekan ini. Proses uji kepatutan dan kelayakan capim KPK, memang dimulai hari ini (9/9).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.