Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Bantah Ada Capim Titipan dalam Seleksi Pimpinan KPK

Kompas.com - 09/09/2019, 16:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih membantah kabar yang menyebutkan adanya capim titipan dalam proses seleksi.

Sekalipun ada, capim titipan itu tak pernah sampai ke Pansel.

"Saya jawab langsung tidak ada titipan. Walaupun ada, tidak sampai ke Pansel, tidak ada titipan siapa dan bagaimana," kata Yenti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

 

Yenti mengatakan, boleh saja orang menitipkan capim ke Pansel. Tetapi, ia memastikan, Pansel bakal mengabaikan.

Menurut Yenti, sejauh ini pihaknya telah bekerja secara independen dan objektif tanpa adanya intervensi.

"Orang nitip boleh saja, tetapi yang penting kami tidak hiraukan titipan itu. Kemudian kita sudah bekerja secara objektif dan tidak ada intervensi," ujarnya.

Baca juga: Anggap Lobi Capim KPK Hal Biasa, Desmond Mengaku Pernah Dilobi Saut

Selain itu, Yenti juga memastikan tak ada kebocoran soal seleksi.

Sebab, menurut dia, sembilan Pansel tak pernah berkomunikasi dengan capim, baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi.

"Berkaitan dengan isu bocor sebagainya, seharusnya tidak ada bocor. Karena kami bersembilan ini punya pakta integritas," katanya.

Kompas TV Komisi III DPR mengundang panitia seleksi capim KPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR Hari ini (9/9). RDPU ini merupakan rangkaian dari uji kepatutan dan kelayakan, yang akan dilakukan DPR untuk menyaring capim KPK menjadi 5 nama.<br /> <br /> Dalam RDPU ini, Komisi III DPR RI akan menggali lebih jauh 10 nama capim yang lolos seleksi dan sudah diserahkan kepada presiden, untuk dikerucutkan menjadi 5 nama oleh DPR.<br /> <br /> Hasil RDPU ini akan menjadi modal anggota Komisi III DPR dalam menggelar wawancara dan uji publik pada rabu dan kamis pekan ini. Proses uji kepatutan dan kelayakan capim KPK, memang dimulai hari ini (9/9).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com