Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 09/09/2019, 15:35 WIB
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Ganarsih, memastikan sepuluh capim KPK yang lolos seleksi tidak terpapar radikalisme.

"Dari 10 itu dipastikan tidak terpapar tentang radikalisme. Itu berdasarkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan sebagainya tidak, itu pasti," kata Yenti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Yenti mengatakan, pansel KPK telah memasukkan isu radikalisme dalam tahapan awal seleksi capim KPK.

"Itu (isu radikalisme) juga menjadi basis pertanyaan sejak awal dalam berbagai bentuk tahapan seleksi," ujar dia. 

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Senada dengan Yenti, Wakil Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa sepuluh capim KPK tidak terpapar radikalisme.

Ia mengatakan, laporan dari BNPT itu tidak diterima begitu saja oleh pansel. Pansel melakukan pengecekan ulang terkait laporan tersebut.

"Maksudnya, dan catatan-catatan ini (BNPT) tidak begitu saja kami terima. Tentu saja kami lakukan cek ulang kembali," kata Indriyanto.

Sebelumnya, dalam rapat, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu meminta pansel menyerahkan dokumen tertulis yang menyatakan sepuluh capim KPK tidak terpapar radikalisme.

"Apakah ada dokumen dari pansel, dokumen tertulis 10 capim dari berbagai institusi negara ini baik itu menyangkut satu tentang apakah 10 nama ini ada yang terpapar ideologi di luar Pancasila?" kata Masinton.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Masinton juga meminta pansel menyerahkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya sepuluh capim KPK yang memiliki catatan pelanggaran serius di institusi-institusi sebelumnya.

"Apakah sepuluh nama ini baik karena sebagian dia ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian. Apakah ada dokumen tertulis dari instansi asalnya dan catatan dia melakukan pelanggaran serius di instansinya?" ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X