Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 09/09/2019, 15:35 WIB
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Ganarsih, memastikan sepuluh capim KPK yang lolos seleksi tidak terpapar radikalisme.

"Dari 10 itu dipastikan tidak terpapar tentang radikalisme. Itu berdasarkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan sebagainya tidak, itu pasti," kata Yenti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Yenti mengatakan, pansel KPK telah memasukkan isu radikalisme dalam tahapan awal seleksi capim KPK.

"Itu (isu radikalisme) juga menjadi basis pertanyaan sejak awal dalam berbagai bentuk tahapan seleksi," ujar dia. 

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Senada dengan Yenti, Wakil Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa sepuluh capim KPK tidak terpapar radikalisme.

Ia mengatakan, laporan dari BNPT itu tidak diterima begitu saja oleh pansel. Pansel melakukan pengecekan ulang terkait laporan tersebut.

"Maksudnya, dan catatan-catatan ini (BNPT) tidak begitu saja kami terima. Tentu saja kami lakukan cek ulang kembali," kata Indriyanto.

Sebelumnya, dalam rapat, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu meminta pansel menyerahkan dokumen tertulis yang menyatakan sepuluh capim KPK tidak terpapar radikalisme.

"Apakah ada dokumen dari pansel, dokumen tertulis 10 capim dari berbagai institusi negara ini baik itu menyangkut satu tentang apakah 10 nama ini ada yang terpapar ideologi di luar Pancasila?" kata Masinton.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Masinton juga meminta pansel menyerahkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya sepuluh capim KPK yang memiliki catatan pelanggaran serius di institusi-institusi sebelumnya.

"Apakah sepuluh nama ini baik karena sebagian dia ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian. Apakah ada dokumen tertulis dari instansi asalnya dan catatan dia melakukan pelanggaran serius di instansinya?" ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X