Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 09/09/2019, 15:35 WIB
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Ganarsih, memastikan sepuluh capim KPK yang lolos seleksi tidak terpapar radikalisme.

"Dari 10 itu dipastikan tidak terpapar tentang radikalisme. Itu berdasarkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan sebagainya tidak, itu pasti," kata Yenti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Yenti mengatakan, pansel KPK telah memasukkan isu radikalisme dalam tahapan awal seleksi capim KPK.

"Itu (isu radikalisme) juga menjadi basis pertanyaan sejak awal dalam berbagai bentuk tahapan seleksi," ujar dia. 

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Senada dengan Yenti, Wakil Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa sepuluh capim KPK tidak terpapar radikalisme.

Ia mengatakan, laporan dari BNPT itu tidak diterima begitu saja oleh pansel. Pansel melakukan pengecekan ulang terkait laporan tersebut.

"Maksudnya, dan catatan-catatan ini (BNPT) tidak begitu saja kami terima. Tentu saja kami lakukan cek ulang kembali," kata Indriyanto.

Sebelumnya, dalam rapat, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu meminta pansel menyerahkan dokumen tertulis yang menyatakan sepuluh capim KPK tidak terpapar radikalisme.

"Apakah ada dokumen dari pansel, dokumen tertulis 10 capim dari berbagai institusi negara ini baik itu menyangkut satu tentang apakah 10 nama ini ada yang terpapar ideologi di luar Pancasila?" kata Masinton.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Masinton juga meminta pansel menyerahkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya sepuluh capim KPK yang memiliki catatan pelanggaran serius di institusi-institusi sebelumnya.

"Apakah sepuluh nama ini baik karena sebagian dia ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian. Apakah ada dokumen tertulis dari instansi asalnya dan catatan dia melakukan pelanggaran serius di instansinya?" ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X