Minta Contempt of Court di RKUHP Dicabut, Peradi Surati Komisi III

Kompas.com - 03/09/2019, 21:32 WIB
Pakar hukum pidana, Luhut Pangaribuan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPakar hukum pidana, Luhut Pangaribuan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi) akan menyurati Komisi III DPR RI untuk mencabut Pasal 281 Rancangan KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court.

"Kami buat pernyataan, kirim ke Komisi III, kirim ke panja-nya, kalau perlu kirim ke pribadi-pribadi supaya dilakukan perubahan (atas pasal contempt of court)," ujar Ketua DPP Peradi Luhut Pangaribuan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Pasal 281 huruf c draf terbaru RKUHP menyatakan, "setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun".

Baca juga: Peradi: Mengawasi Kuasa Hakim Lebih Penting Dibanding Contempt of Court

Tindakan lain yang masuk dalam kategori contempt of court yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Tidak sendiri, Peradi juga akan mengajak sejumlah organisasi advokat lainnya, antara lain Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) untuk melakukan hal tersebut.

Rencananya, surat tersebut akan segera dikirimkan kepada DPR pada Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Koalisi Pemantau Peradilan Menolak Delik Contempt of Court Diatur Dalam RKUHP

Luhut mengatakan, lolosnya pasal contempt of court atau tindak pidana terhadap proses peradilan ini dikarenakan tidak ada pihak advokat yang memperhatikan.

Hanya bab tersebut yang tak pernah mendapat kritikan atau didiskusikan, karena perhatian yang luput dari para advokat yang larut dalam kesibukan masing-masing.

"Jadi mari kita buat surat, kirim ke berbagai media yang ada dan DPR, Komisi III. Kalau boleh, kami akan jelaskan kepada mereka. Kalau kami tidak ada reaksinya, barang itu (contempt of court) jadi," kata dia.

Baca juga: LBH Pers: 10 Pasal dalam RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Saat ini, proses pengesahan terhadap RKUHP tersebut sudah di depan mata, karena DPR berencana akan mengesahkannya pada 24 September ini.

Ditambah lagi, DPR RI akan segera berganti dengan dilantiknya para anggota dewan baru pada Oktober mendatang sehingga surat tersebut akan sangat penting. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X