Kompas.com - 03/09/2019, 10:17 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menuturkan bahwa setidaknya ada 10 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi.

"Menurut kami, setidaknya ada 10 pasal dalam draf RKUHP itu yang bisa mengkriminalkan jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya," ujar Ade kepada Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Sepuluh pasal tersebut yakni, pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah, pasal tentang hasutan melawan penguasa, pasal tentang penyiaran berita bohong dan pasal tentang berita tidak pasti.

Kemudian pasal tentang penghinaan terhadap pengadilan, pasal tentang penghinaan terhadap agama, pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal tentang pencemaran nama baik dan Pasal tentang pencemaran orang mati.

Baca juga: Koalisi Pemantau Peradilan Menolak Delik Contempt of Court Diatur Dalam RKUHP

Ade menyoroti kembalinya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu.

Selain itu, DPR dan Pemerintah juga menambah pemidanaan baru yang akan berdampak besar bagi jurnalis dan media, yaitu dengan adanya pasal penghinaan terhadap pengadilan.

Ade mengatakan, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan dapat dengan mudah dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan.

"Pasal itu bisa dipakai oleh para penegak hukum untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik atas putusannya atau karena mengungkap perilaku yang tak sesuai kepatutan atau undang-undang," kata Ade.

Baca juga: Dalam RKUHP, Ancaman Pidana bagi Koruptor Lebih Ringan

Terkait hal itu, Ade meminta DPR dan Pemerintah tak memaksakan pengesahan RKUHP dalam waktu dekat.

Adapun, DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna pada akhir September mendatang. Menurut jadwal, Rapat Paripurna DPR akan digelar pada Selasa (24/9/2019).

Ade menilai, sebaiknya DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan RKUHP pada periode berikutnya dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media.

"RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Nasional
RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

Nasional
Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Nasional
RKUHP Disahkan, Pelaku Begal sampai Jambret hingga Korban Meninggal Terancam Hukuman Mati

RKUHP Disahkan, Pelaku Begal sampai Jambret hingga Korban Meninggal Terancam Hukuman Mati

Nasional
Gempa di Jember Tak Berpotensi Tsunami, BMKG Ingatkan soal Gempa Susulan

Gempa di Jember Tak Berpotensi Tsunami, BMKG Ingatkan soal Gempa Susulan

Nasional
Menko PMK Sebut Koordinasi Kebijakan Covid-19 untuk Libur Nataru Dilakukan Dalam Waktu Dekat

Menko PMK Sebut Koordinasi Kebijakan Covid-19 untuk Libur Nataru Dilakukan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Ingatkan soal Persediaan Beras, Jokowi: Jangan Sampai Perhitungan Keliru

Ingatkan soal Persediaan Beras, Jokowi: Jangan Sampai Perhitungan Keliru

Nasional
Jadi Terdakwa dan Dipecat Polri karena Kasus Sambo, Arif Rachman: Sedih, Saya Hanya Bekerja...

Jadi Terdakwa dan Dipecat Polri karena Kasus Sambo, Arif Rachman: Sedih, Saya Hanya Bekerja...

Nasional
Citilink Punya Tarif Terjangkau, Komisi VI Minta Garuda Beri Perhatian ke Anak Usahanya Ini

Citilink Punya Tarif Terjangkau, Komisi VI Minta Garuda Beri Perhatian ke Anak Usahanya Ini

Nasional
Ferdy Sambo ke Richard Eliezer: Dia yang Nembak, Jangan Libatkan Istri Saya, Kuat, dan Ricky

Ferdy Sambo ke Richard Eliezer: Dia yang Nembak, Jangan Libatkan Istri Saya, Kuat, dan Ricky

Nasional
RKUHP Disahkan, Pemerintah Jamin Kebebasan Berekspresi yang Bertanggung Jawab

RKUHP Disahkan, Pemerintah Jamin Kebebasan Berekspresi yang Bertanggung Jawab

Nasional
RKUHP Disahkan, Pemerintah: Keputusan yang Diambil adalah Jalan Tengah

RKUHP Disahkan, Pemerintah: Keputusan yang Diambil adalah Jalan Tengah

Nasional
Rachmat Gobel Sebut Investasi Jepang Berdampak Positif bagi SDM Indonesia

Rachmat Gobel Sebut Investasi Jepang Berdampak Positif bagi SDM Indonesia

Nasional
Cerita Eks Karo Provost soal Dugaan Pelecehan Seksual yang Dialami Putri Candrawathi...

Cerita Eks Karo Provost soal Dugaan Pelecehan Seksual yang Dialami Putri Candrawathi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.