Kompas.com - 26/08/2019, 16:31 WIB
Surat raksasa dan raket tenis yang diserahkan ke KPK oleh ICW, sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil, Senin (26/8/019) di Kantor KPK. KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSurat raksasa dan raket tenis yang diserahkan ke KPK oleh ICW, sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil, Senin (26/8/019) di Kantor KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi KPK, Senin (6/8/2019), untuk meminta laporan hasil dugaan pelanggaran kode etik dua orang deputi KPK.

"Kami ingin meminta laporan hasil dugaan pelanggaran kode etik yang pernah kami sampaikan sebelumnya pada Oktober 2018," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah di Gedung KPK, Senin (26/8/2019).

Wana mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melaporkan dua orang deputi KPK, yakni Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri.

Baca juga: ICW Tawarkan 3 Indikator Calon Menteri kepada Jokowi

Namun pihaknya tidak mendapat update mengenai laporan tersebut dari KPK sebagai pelapor yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut.

"Kami memakai mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik, hal tersebut menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan ini," kata dia.

Adapun pelaporan kedua orang tersebut oleh Koalisi Masyarakat Sipil dikarenakan keduanya diduga melanggat kode etik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wana menjelaskan, Firli diduga bertemu dengan seseorang yang terduga berkaitan dengan kasus korupsi.

Baca juga: ICW Sebut Capim KPK yang Lolos Tes Psikologis Tak Memuaskan Publik

Padahal dalam aturan KPK Nomor 7 TAHUN 2013, kata dia, sudah dijelaskan bahwa setiap unsur KPK tidak boleh bertenu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

Sementara untuk Pahala, yang bersangkutan dilaporkan karena diduga

telah meminta informasi mengenai nomor rekening suatu korporasi ke pihak bank swasta yang bukan dalam kerangka tugas-tugas pencegahan.

Kedatangan mereka juga sekaligus menyerahkan simbol raket tenis dan surat laporan ukuran raksasa untuk mengingatkan KPK agar segera menindaklanjuti laporannya. 

 



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X