ICW Tawarkan 3 Indikator Calon Menteri kepada Jokowi

Kompas.com - 16/08/2019, 09:01 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menawarkan tiga indikator dasar untuk memilih calon menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Indikator itu bisa menjadi acuan presiden terpilih Joko Widodo, 

Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, tiga indikator itu adalah, kapasitas, integritas, dan loyalitas.

Donal berharap Jokowi tidak tersandera kepentingan partai politik dalam menentukan kabinet. Setidaknya tiga indikator tersebut yang layak menjadi acuan Jokowi dalam memilih calon kabinet.

"Pertama, kapasitas, menteri dan pimpinan lembaga negara yang dipilih harus memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan fungsi teknokratis," ujar Donal dalam diskusi publik di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti, Menteri yang Dinilai Paling Layak Dipertahankan Versi Netizen

Kedua, soal integritas, Donal mengingatkan Jokowi untuk mengecek latar belakang calon menterinya. Menurutnya, jangan sampai ada calon yang memiliki rekam jejak buruk atau pernah tersangkut kasus hukum.

"Ketiga, loyalitas, ini penting untuk memastikan kabinet akan bekerja secara penuh dalam lima tahun ke depan. Bisa jadi nanti ada menteri melakukan manuver politik menjelang 2024," paparnya kemudian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Jika Ada Menteri Muda di Kabinet Jokowi, Jangan Cuma Berharap Ide Segar...

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Nasional
Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Nasional
Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Nasional
Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Nasional
Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Nasional
Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Nasional
Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Nasional
Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X