Saut Situmorang: Pansel Saja yang Memutuskan, Mereka yang Paham...

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK menyerahkan kepada Panitia Seleksi calon pimpinan KPK sepenuhnya terkait adanya calon pimpinan yang diduga menerima gratifikasi.

"Kami sudah menyampaikan (hasil penelusuran rekam jejak capim). Itu kan tanggung jawab kami. Kemudian, ditindaklanjuti atau tidak, ya bukan urusan kami lagi," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/8/2019).

Menurut dia, yang jelas KPK telah menyerahkan rekam jejak 40 capim KPK yang menjalani seleksi tahap profile assessment. 

Baca juga: Jubir Sebut Ada Capim Diduga Dapat Gratifikasi, Saut: Bukan Dari KPK

Oleh sebab itu, lanjut Saut, biarkan pansel yang menentukan, apakah capim KPK tersebut lolos ke tahap berikutnya atau tidak.

"Yang penting, apa yang kami telusuri sudah diberikan ke pansel. Pansel saja yang memutuskan, mereka yang paham, kami tidak bisa masuk wilayah otoritas mereka. Tentunya pansel beranggapan inilah capim yang terbaik untuk mereka," lanjut Saut.

Sebelumnya, sebanyak 20 nama telah diumumkan Pansel Capim KPK yang lolos uji penilaian profil (profil assessment). Mereka adalah separuh dari jumlah kandidat yang mengikuti ujian profile assessment sebanyak 40 orang.

Dari nama-nama yang lolos, empat orang merupakan perwira polisi, tiga jaksa, dan seorang pensiunan jaksa. Adapun komisioner KPK 2015-2019 yang lolos profile assessment hanya Alexander Marwata. Satu komisioner lain, yakni Laode M Syarif, tidak lolos.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos. Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK masih menemukan capim KPK hasil seleksi yang diduga bermasalah, namun masih lolos profile assessment.

Padahal, kata Febri, pihaknya sudah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak 40 peserta profile assessment ke Pansel Capim KPK.

"Misalnya, terkait ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN, kemudian dugaan penerimaan gratifikasi, jadi kami menerima informasi adanya dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019) malam.

Febri juga mengungkap ada calon yang diduga pernah menghambat kerja KPK, terjerat dugaan pelanggaran etik saat bertugas di KPK, dan temuan lainnya yang sudah disampaikan ke Pansel.

"Jadi sebelum keputusan 20 nama itu, KPK sudah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak, tapi calon-calon itu (yang diduga bermasalah) masih lolos dan kita lihat namanya pada 20 nama saat ini," ujar dia.

Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Hendardi angkat bicara tudingan Febri itu.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Hendardi menegaskan, dalam seluruh tahapan seleksi, pansel menerima laporan rekam jejak dari berbagai pihak. Tidak hanya KPK, melainkan juga dari BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Direktorat Jenderal Pajak dan MA.

Bahkan, masyarakat sipil juga menjadi penyumbang laporan rekam jejak para capim.

Namun soal apakah laporan itu benar atau tidak, pansel kembali kepada proses hukum yang berlaku. Apakah capim yang dilaporkan itu sudah diadili dan dinyatakan bersalah atau tidak.

"Jadi, jika lembaga seperti KPK itu menyampaikan tracking, itu belum tentu semua memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2019).