Jaksa Agung Prasetyo: Orang Nasdem Ada yang Saya Penjarakan

Kompas.com - 16/08/2019, 15:18 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Muhammad Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah anggapan bahwa selama ini Kejaksaan Agung dan kejaksaan dijadikan alat politik oleh partai tertentu.

"Yang menilai itu keliru, jauh dari kebenaran. Mungkin ada agenda (politik) tertentu," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Posisi Jaksa Agung menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berjanji bahwa Kabinet Kerja jilid II tidak akan diisi oleh Jaksa Agung dari partai politik.

Sebelumnya, Prasetyo memang dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Prasetyo juga terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

Dia kemudian mundur saat dipilih menjadi Jaksa Agung.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol...

Prasetyo menambahkan, selama ini ia memimpin kejaksaan secara independen dan tak terikat dengan kepentingan politik mana pun.

Dia memastikan tak ada kriminalisasi yang dilakukannya selama memimpin kejaksaan.

Bahkan, Prasetyo mengklaim pernah memenjarakan kader Partai Nasdem, partai tempat ia bernaung dulu.

"Orang Nasdem saya penjarakan ada," ujar Prasetyo.

Baca juga: Jaksa Agung Non-parpol, Surya Paloh Bilang Bisa Jadi Lebih Bobrok

Dia pun mempersilakan publik menilai kinerja kejaksaan di bawah kepemimpinannya. Prasetyo memastikan tak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya selama menjabat Jaksa Agung.

"Selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan Presiden tadi, kami enggak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang, tapi bagaimana mencegah kejahatan tidak terjadi," kata Prasetyo.

"Ketika kami mencegah dan menemukan buktin yang tidak terbantahkan, harus kami tindak. Tidak pandang bulu. Dari partai mana pun," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini.

Baca juga: ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menko Polhukam dan Menkumham Juga

Prasetyo juga menyatakan bahwa selama menjalankan kerja sebagai Jaksa Agung, tidak ada tekanan atau pengaruh yang ditujukan kepadanya.

Apalagi, menurut dia, jika tekanan itu membuat dia melakukan hal yang menyimpang dari yang seharusnya dilakukan sebagai penegak hukum.

"Jaminan tugas sebagai Jaksa Agung menyangkut kehormatan pribadi rakyat, meskipun dikatakan kader partai dan sebagainya, buktinya saya melakukan tugas saya sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X