Jaksa Agung Prasetyo: Orang Nasdem Ada yang Saya Penjarakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah anggapan bahwa selama ini Kejaksaan Agung dan kejaksaan dijadikan alat politik oleh partai tertentu.

"Yang menilai itu keliru, jauh dari kebenaran. Mungkin ada agenda (politik) tertentu," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Posisi Jaksa Agung menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berjanji bahwa Kabinet Kerja jilid II tidak akan diisi oleh Jaksa Agung dari partai politik.

Sebelumnya, Prasetyo memang dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Prasetyo juga terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

Dia kemudian mundur saat dipilih menjadi Jaksa Agung.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol...

Prasetyo menambahkan, selama ini ia memimpin kejaksaan secara independen dan tak terikat dengan kepentingan politik mana pun.

Dia memastikan tak ada kriminalisasi yang dilakukannya selama memimpin kejaksaan.

Bahkan, Prasetyo mengklaim pernah memenjarakan kader Partai Nasdem, partai tempat ia bernaung dulu.

"Orang Nasdem saya penjarakan ada," ujar Prasetyo.

Baca juga: Jaksa Agung Non-parpol, Surya Paloh Bilang Bisa Jadi Lebih Bobrok

Dia pun mempersilakan publik menilai kinerja kejaksaan di bawah kepemimpinannya. Prasetyo memastikan tak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya selama menjabat Jaksa Agung.

"Selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan Presiden tadi, kami enggak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang, tapi bagaimana mencegah kejahatan tidak terjadi," kata Prasetyo.

"Ketika kami mencegah dan menemukan buktin yang tidak terbantahkan, harus kami tindak. Tidak pandang bulu. Dari partai mana pun," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini.

Baca juga: ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menko Polhukam dan Menkumham Juga

Prasetyo juga menyatakan bahwa selama menjalankan kerja sebagai Jaksa Agung, tidak ada tekanan atau pengaruh yang ditujukan kepadanya.

Apalagi, menurut dia, jika tekanan itu membuat dia melakukan hal yang menyimpang dari yang seharusnya dilakukan sebagai penegak hukum.

"Jaminan tugas sebagai Jaksa Agung menyangkut kehormatan pribadi rakyat, meskipun dikatakan kader partai dan sebagainya, buktinya saya melakukan tugas saya sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

DIAN MAHARANI Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

"Tidak dari partai politik," kata Jokowi, saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski demikian, Presiden Jokowi juga belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

Selain itu, menurut Jokowi, Kabinet Kerja Jilid II pada periode 2019-2024 akan diwarnai oleh gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol

Secara spesifik, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan begitu, perbandingan jumlah menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik yakni 55 persen berbanding 45 persen.