Jaksa Agung Non-parpol, Surya Paloh Bilang "Bisa Jadi Lebih Bobrok"

Kompas.com - 16/08/2019, 14:39 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKetua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, Jaksa Agung dari kalangan non-partai politik belum tentu lebih baik dibandingkan dari kader partai dalam penegakan hukum.

"Belum tentu, siapa bilang lebih kan belum tentu juga. Bisa lebih bobrok juga," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tak masalah bagi Nasdem apabila Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari kalangan non-parpol dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Ma'ruf Amin.

Baca juga: Nasdem Sepakat Jaksa Agung dari Kalangan Non-parpol

Ia meminta semua pihak tak meragukan komitmen Nasdem yang mendukung pilihan Jokowi tersebut.

"Tidak ada masalah dari Nasdem, apa masalahnya? Kalau hari ini juga enggak cocok dengan presiden, enggak masalah. Ini sungguh betul-betul sikap Nasdem, jangan ragukan," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Adapun Jaksa Agung saat ini dijabat Muhammad Prasetyo yang merupakan eks kader Nasdem.

Paloh mengatakan, Nasdem sebagai partai baru konsisten mendukung keputusan pemerintah. Nasdem, kata Paloh, menawarkan gerakan perubahan restorasi politik tanpa mahar.

"Kalau dia (partai Nasdem) melakukan dukungan tanpa syarat pada presiden ya memang dia lakukan. Kalau Jaksa Agung presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa," ujar dia. 

Berdasarkan hal itu, Nasdem memprioritaskan apa yang lebih berharga untuk kepentingan bangsa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menkopolhukam dan Menkumham Juga

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X