Kompas.com - 16/08/2019, 14:39 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKetua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, Jaksa Agung dari kalangan non-partai politik belum tentu lebih baik dibandingkan dari kader partai dalam penegakan hukum.

"Belum tentu, siapa bilang lebih kan belum tentu juga. Bisa lebih bobrok juga," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tak masalah bagi Nasdem apabila Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari kalangan non-parpol dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Ma'ruf Amin.

Baca juga: Nasdem Sepakat Jaksa Agung dari Kalangan Non-parpol

Ia meminta semua pihak tak meragukan komitmen Nasdem yang mendukung pilihan Jokowi tersebut.

"Tidak ada masalah dari Nasdem, apa masalahnya? Kalau hari ini juga enggak cocok dengan presiden, enggak masalah. Ini sungguh betul-betul sikap Nasdem, jangan ragukan," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Adapun Jaksa Agung saat ini dijabat Muhammad Prasetyo yang merupakan eks kader Nasdem.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Paloh mengatakan, Nasdem sebagai partai baru konsisten mendukung keputusan pemerintah. Nasdem, kata Paloh, menawarkan gerakan perubahan restorasi politik tanpa mahar.

"Kalau dia (partai Nasdem) melakukan dukungan tanpa syarat pada presiden ya memang dia lakukan. Kalau Jaksa Agung presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa," ujar dia. 

Berdasarkan hal itu, Nasdem memprioritaskan apa yang lebih berharga untuk kepentingan bangsa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menkopolhukam dan Menkumham Juga

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.