Telusuri Kekayaan Capim KPK, Pansel Bakal Gandeng PPATK

Kompas.com - 01/08/2019, 17:17 WIB
Anggota Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) untuk menelusuri kekayaan peserta capim.

Mereka yang ditelusuri adalah yang nantinya dinyatakan lolos tes psikologi.

"Sudah, kita sudah sampaikan pada mereka (PPATK)," kata anggota Pansel Capim KPK Harkristuti Harkriswono, di Hotel Holiday Inn, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Capim KPK Lapor Harta Kekayaan, Sekarang atau Nanti Ketika Terpilih?

Selain PPATK, Pansel juga menggandeng beberapa lembaga lainnya untuk menelusuri rekam jejak calon.

Misalnya, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Harkristuti mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan jumlah peserta yang lolos tes psikologi, termasuk mereka yang lolos.

Pengumuman hasil tes psikologi baru akan disampaikan pada 5 Agustus 2019.

"Kita enggak targetkan (peserta yang lolos)," ujarnya.

Baca juga: Menilik Polemik LHKPN Capim KPK, dari Beleid hingga Solusi Konkret...

Peserta yang lolos tes psikologi ini nantinya akan lanjut diseleksi ke tahap profile assessment dan wawancara.

Untuk diketahui, tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023 menggelar tes psikologi terhadap 104 peserta seleksi, Minggu (28/7/2019).

Sebelumnya, 104 yang mengikuti tes psikologi ini telah dinyatakan lolos uji kompetensi. Tes ini bersifat wajib sebagai salah satu syarat untuk peserta melanjutkan ke tahapan berikutnya. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X