Kompas.com - 26/07/2019, 12:55 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang saksi bernama Abu Karim Manaray hadir dalam sidang perkara hasil pemilu legislatif DPD Provinsi Papua Barat yang digelar Mahkamah Konstitusin (MK), Jumat (26/7/2019).

Ia dihadirkan oleh seorang calon anggota DPD Provinsi Papua Barat bernama Abdullah Manaray, yang merupakan pemohon untuk perkara ini.

Di hadapan Majelis Hakim, Abu mengaku dirinya pernah diutus oleh Abdullah untuk mencari data pencatatan perolehan suara pemilu DPD di sejumlah distrik (formulir DA1) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Data tersebut akan dicocokan dengan data perolehan suara milik Abdullah.

"Yang ingin sampaikan di sini adalah bahwa setelah penetapan pleno di tingkat provinsi tanggal 15 dan 16 Mei saya ditugaskan oleh Pak Abdullah Manaray untuk langsung ke Maybrat mencari data-data di sana," kata Abu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat.

Oleh karena tak berhasil mendapatkan data dari setiap distrik, Abu diperintahkan Abdullah untuk langsung meminta data dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Dari situ, Abu mengaku mendapat data yang ia cari.

Baca juga: Mantan Ketua Panwaslu Jadi Saksi Berkarya di Sidang MK, Bawaslu Keberatan

Namun, Hakim menilai ada keterangan yang janggal yang disampaikan Abu. Sebab, sebelumnya Bawaslu Maybrat menyebut pihaknya tak memegang salinan formulir DA1.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tadi katanya (Bawaslu) di sana nggak dapat, tapi kok dapat dari operator. Gimana itu? Tadi Bawaslu nggak punya data katanya, kok Anda dapat?" Tanya Arief.

Abu mengatakan, dirinya mendapat data dari dua orang staf Bawaslu Maybrat bernama Origenis Jetmau dan Jonathan Tanai.

Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).
Arief pun mengonfirmasi kedua nama tersebut ke Ketua Bawaslu Maybrat.

"Ada pegawai yang namanya Jonathan Tanai?" Tanya Arief.

"Kalau Jonatahan Tanai itu pegawai kontrak belum ada SK-nya," jawab Ketua Bawaslu Samuel Way.

"Oo, pegawai kontrak. Orang yang dipercaya dimintai data, malah jadi kacau begini. Pak Jonathan punya kewenangan apa?" Tanya Arief lagi.

"Tidak ada. Bekerja di sana bantu di kantor, kayak (tukang) sapu gitu, sebagai cleaning service," Samuel menjawab.

"Lhoo, tukang sapu dimintain data, kacau ini," nada Arief meninggi.

Abu masih bersikukuh mempertahankan argumennya. Ia berusaha untuk mengonfirmasi nama staf Bawaslu Origenis Jetmau yang dulu sempat ia temui.

Baca juga: Hakim MK Akui Beratnya Pekerjaan Petugas KPPS

"Kalau Origenis Jetmau pada saat pimpinan Bawaslu lama jadi staf di Bawalsu, lalu saat kami dilantik sudah bukan staf," kata Samuel.

Mendengar penjelasan Samuel, Abu masih juga ngotot.

"Jadi saya ketemu sama Pak Origenis Jetmau dan Jonathan Tanai ini di Hotel Tampa Garam. Waktu itu...," perkataan Abu dipotong oleh Arief.

"Ya sudah cukup itu, nanti biar kita menilai datanya valid atau tidak. Tukang sapu dimintain data, ya kacau jadinya," kata Arief. Abu menyudahi keterangannya. Persidangan pun berlanjut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Nasional
Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Nasional
Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional
Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Nasional
Ini Spesifikasi Minimal Laptop untuk Siswa di Sekolah yang Diatur Kemendikbud Ristek

Ini Spesifikasi Minimal Laptop untuk Siswa di Sekolah yang Diatur Kemendikbud Ristek

Nasional
Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Jusuf Kalla sebagai Simbol Kekuatan Ekonomi dan Nasibnya Kini

Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Jusuf Kalla sebagai Simbol Kekuatan Ekonomi dan Nasibnya Kini

Nasional
Sesalkan Praktik Pemotongan Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Harus Diusut Tuntas

Sesalkan Praktik Pemotongan Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Harus Diusut Tuntas

Nasional
Airlangga Sebut Penyakit Komorbid TBC dan Diabetes Harus Jadi Perhatian

Airlangga Sebut Penyakit Komorbid TBC dan Diabetes Harus Jadi Perhatian

Nasional
Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Nasional
Menkes Disomasi akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Menkes Disomasi akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Nasional
UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Nasional
Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Nasional
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X