Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Executive Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said menilai perbedaan pendapat atau dissenting opinion tiga Hakim Konstitusi dalam putusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi pengakuan adanya kejanggalan dalam proses pemilu.

"Ini (dissenting opinion) menjadi dokumentasi penting yang merupakan catatan pengakuan bahwa ada banyak hal yang janggal dalam proses Pilpres 2024," ujar Sudirman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/4/2024).

Namun demikian, Sudirman mengatakan, sebagai tim yang kalah dalam Pilpres 2024 dia harus menghormati putusan MK yang menolak seluruh permohonan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Menanti Gebrakan Prabowo-Gibran Mengatasi Kesenjangan

"Betapapun banyak ketidakpuasan dan catatan atas penyelenggaraan Pilpres 2024," katanya.

Atas pengakuan kekalahan itu, Sudirman juga memberikan ucapan selamat kepada capres-cawapres pemenang, Prabowo Subianto-Gibran rakabuming Raka.

Dia mengatakan, seluruh harapan bangsa kini bertumpu pada keduanya, khususnya untuk mengoreksi berbagai kejanggalan dan penyimpangan etika kekuasaan yang terjadi.

"Pemerintah yang akan dibentuk oleh presiden terpilih punya tanggung jawab besar untuk melakukan penataan ulang regulasi, nilai-nilai, dan budaya politik ke depan agar demokrasi kita dapat membuahkan kesejahteraan dan keadilan," tutur Sudirman.

Baca juga: Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Pekerjaan rumah bangsa ini masih sangat banyak. Sudirman menyebut Masalah kemiskinan, pengangguran, pasokan pangan, subsidi energi, dan ruang fiskal yang terbatas akan menjadi PR besar yang harus ditangani.

"Dari perspektif global, tekanan geopolitik dan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia akan memerlukan perhatian tersendiri," jelas Sudirman.

Oleh sebab itu, kata dia, semua pihak harus bersiap move on, menyiapkan diri untuk bergerak maju.

"Harus ada usaha untuk melakukan musyawarah antar tokoh bangsa untuk tidak saja berfokus menata pemerintahan, tetapi menata negara keseluruhan dengan segenap instrumennya."