Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Kompas.com - 24/04/2024, 09:52 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Executive Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said menilai perbedaan pendapat atau dissenting opinion tiga Hakim Konstitusi dalam putusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi pengakuan adanya kejanggalan dalam proses pemilu.

"Ini (dissenting opinion) menjadi dokumentasi penting yang merupakan catatan pengakuan bahwa ada banyak hal yang janggal dalam proses Pilpres 2024," ujar Sudirman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/4/2024).

Namun demikian, Sudirman mengatakan, sebagai tim yang kalah dalam Pilpres 2024 dia harus menghormati putusan MK yang menolak seluruh permohonan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Menanti Gebrakan Prabowo-Gibran Mengatasi Kesenjangan

"Betapapun banyak ketidakpuasan dan catatan atas penyelenggaraan Pilpres 2024," katanya.

Atas pengakuan kekalahan itu, Sudirman juga memberikan ucapan selamat kepada capres-cawapres pemenang, Prabowo Subianto-Gibran rakabuming Raka.

Dia mengatakan, seluruh harapan bangsa kini bertumpu pada keduanya, khususnya untuk mengoreksi berbagai kejanggalan dan penyimpangan etika kekuasaan yang terjadi.

"Pemerintah yang akan dibentuk oleh presiden terpilih punya tanggung jawab besar untuk melakukan penataan ulang regulasi, nilai-nilai, dan budaya politik ke depan agar demokrasi kita dapat membuahkan kesejahteraan dan keadilan," tutur Sudirman.

Baca juga: Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Pekerjaan rumah bangsa ini masih sangat banyak. Sudirman menyebut Masalah kemiskinan, pengangguran, pasokan pangan, subsidi energi, dan ruang fiskal yang terbatas akan menjadi PR besar yang harus ditangani.

"Dari perspektif global, tekanan geopolitik dan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia akan memerlukan perhatian tersendiri," jelas Sudirman.

Oleh sebab itu, kata dia, semua pihak harus bersiap move on, menyiapkan diri untuk bergerak maju.

"Harus ada usaha untuk melakukan musyawarah antar tokoh bangsa untuk tidak saja berfokus menata pemerintahan, tetapi menata negara keseluruhan dengan segenap instrumennya."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com