Kejelian Hakim MK Pertanyakan Keterangan KPU Riau yang Berubah-ubah...

Kompas.com - 18/07/2019, 21:33 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Firdaus Umar yang berubah-ubah selama persidangan.

Diketahui, Firdaus hadir di Gedung MK, Kamis (18/7/2019), sebagai pihak termohon atas gugatan yang dimohonkan Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau.

Dalam dalilnya, Nasdem menuding ada penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika rapat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Bathin Solapan. Sebab, jumlah suara dalam salinan formulir C1 yang dimiliki saksi Nasdem berbeda dengan C1 pihak lain.

Untuk mengecek kebenaran data, Nasdem mengajukan permintaan pembukaan tujuh kotak suara kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bathin Solapan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

Namun, karena Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bathin Solapan baru menerima rekomendasi Panwascam setelah rapat rekapitulasi, maka hanya tiga kotak suara yang dibuka. Pembukaan 4 kotak suara lain disepakati dilanjutkan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kebupaten Bengkalis.

"Kawan-kawan (KPU) Kabupaten Bengkalis berdasarkan data dan keterangan mereka dari 7 TPS yang diminta buka kotak, telah dilaksanakan 4 kotak suara di tingkat Kabupaten, karena yang 3 sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan," papar Firdaus.

Baca juga: Jadi Hakim MK, Ini Profil Enny Nurbaningsih

Pihak Bawaslu Riau yang juga hadir dalam persidangan membantah keterangan Firdaus itu. Pihak Bawaslu mengatakan, KPU Kabupaten Bengkalis tidak pernah melakukan pembukaan kotak suara hingga hasil pemilu legislatif ditetapkan KPU pusat.

Namun, keterangan yang berbeda datang dari PKB sebagai pihak terkait dalam perkara ini.

Menurut PKB, PPK Bathin Solapan justru sudah menyelesaikan pembukaan tujuh kotak suara.

Mendengar keterangan pihak terkait, KPU tiba-tiba mengubah keterangannya. Firdaus menyebut, pembukaan kotak suara sudah diselesaikan seluruhnya di tingkat kecamatan. Tidak ada lagi kotak suara yang tertinggal untuk dibuka pada tahap rekapitulasi selanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X