Kasus Bowo Sidik, KPK Panggil Anggota DPR dan Ketua Panitia Lelang Gula Rafinasi

Kompas.com - 24/06/2019, 10:01 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir, Senin (19/6/2019). Selain itu, KPK turut memanggil Ketua Panitia Penyelenggara Lelang Gula Rafinasi pada Kementerian Perdagangan, Subagyo.

Nasir dan Subagyo rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSP (Bowo Sidik)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi, Senin.

Baca juga: Bowo Sidik Dorong 2 Petinggi PT Pupuk Indonesia Lanjutkan Kerja Sama dengan PT HTK

KPK tercatat pernah menggeledah ruangan Nasir di Kompleks Parlemen, Sabtu (4/5/2019) silam.

Saat itu, penggeledahan dilakukan untuk menelusuri informasi terkait dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima oleh Bowo.

Namun demikian, KPK tidak melakukan penyitaan dari proses penggeledahan tersebut karena tidak ditemukan bukti yang relevan dengan pokok perkara.

Di sisi lain, KPK juga sedang mendalami bagaimana proses terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait gula rafinasi.

Bowo Sidik menjadi tersangka dalam dua jenis perkara. Pertama, kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Bowo diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.

Baca juga: Awal Juli, KPK Berencana Periksa Mendag Enggartiasto Terkait Kasus Bowo Sidik

Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi amonia.

Selain itu, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. Hal itu mengingat KPK juga menemukan 400.000 amplop uang senilai Rp 8 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Nasional
Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Saat Mobil Jokowi dan Rombongan Terjang Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

HUT PDI-P ke-48 Raih 3 Rekor Muri, Megawati: Saya Bangga Sekali

Nasional
Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Kabar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Usai Divaksin, Ini Penjelasan Kapendam Brawijaya

Nasional
31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

31 Unit Donor Darah PMI MIliki Peralatan Pengelolaan Plasma Konvalesen

Nasional
Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa 4 Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X