Membaca Sinyal Demokrat dan PAN untuk Koalisi Jokowi...

Kompas.com - 12/06/2019, 15:45 WIB
Peta dukungan parpol pengusung di kedua kubu, Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi. KompasPeta dukungan parpol pengusung di kedua kubu, Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi.

KOMPAS.com – Pasca-Pemilihan Presiden 2019, dua partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memberikan sinyal akan "pindah gerbong".

Dua parpol tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Secara eksplisit bahkan ada juga yang secara terang-terangan, petinggi kedua partai ini telah memberi isyarat akan hengkang dari Koalisi Prabowo-Sandi dan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sinyal pindah kubu

Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa kali melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Meski demikian, AHY tak secara gamblang menyebutkan bahwa partainya akan merapat ke kubu Jokowi.

Sementara itu, di internal PAN ada dua sinyal berbeda. Waketum PAN Bara Hasibuan menyebut besar kemungkinan partainya berpindah haluan demi masa depan partai 5 tahun ke depan.

Pernyataan berbeda disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno yang mengatakan bahwa pernyataan Bara bersifat pribadi dan bukan mewakili partai.

Eddy tegas menyebut bahwa PAN tetap konsisten di barisan 02, setidaknya hingga proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi usai.

Baca juga: Aria Bima: Pertemuan AHY dengan Jokowi dan Megawati Jangan Dipersepsikan Merapatnya Demokrat...

Tanggapan kubu Jokowi-Ma’ruf

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X