Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN dan Demokrat Dinilai Tak Etis jika Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Kompas.com - 23/05/2019, 22:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti departemen politik dan perubahan sosial dari lembaga CSIS Arya Fernandes mengatakan, wacana bergabungnya PAN dan Demokrat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen.

Seperti diketahui PAN dan Demokrat pada Pilpres 2019 tergabung dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan tersebut, menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalah suara dari Jokowi-Ma'ruf dalam kontestasi Pilpres 2019.  

Namun, menurut Arya, tak etis jika kedua partai tersebut memutuskan bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Kalau Anda pada pemilihan presiden berbeda dengan Jokowi tiba-tiba Anda datang, dari sisi etika politik itu kan tidak etis, tidak positif," kata Arya saat ditemui di Populi Center, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: KPU Tetapkan Hasil Pilpres 2019, SBY Sampaikan Sikap Demokrat Hari Ini

Arya mengatakan, putusan bergabungnya kedua parpol itu ada di tangan Jokowi. "Apakah dia ingin memperkuat Parlemen atau tidak," ujarnya.

Di sisi lain, PAN harus memiliki keuntungan jika bergabung dengan Jokowi. Partai yang terbentuk di era reformasi ini memiliki rencana politik lima tahun ke depan dan merasa keputusan dukungan terhadap  Prabowo-Sandiaga ternyata tidak berpengaruh pada peningkatan suara di Pemilu 2019.

Sedangkan untuk Demokrat, Arya menilai, jika partai tersebut bakal tak punya ruang untuk beraktualisasi jika tidak bergabung dengan koalisi Jokowi. Terutama untuk Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PAN Mengaku Tak Bahas soal Koalisi

"Tapi kalau dia (AHY) ada di dalam (pemerintah) jadi menteri dia punya aktualisasi politik yang tinggi dapat publikasi dikenal banyak orang lagi, kalau dia berada di luar kan dia enggak punya momentum berkreasi secara politik," pungkasnya.

Diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dua kali melakukan pertemuan dengan presiden Joko Widodo.

Hal serupa juga dialami oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut membuat publik menduga PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Joko Widodo.

Kompas TV Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais pada Jumat besok. Amien Rais akan diperiksa sebagai saksi dari tersangka kasus makar Eggi Sudjana. #amienrais #eggisudjana #pan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com