Romahurmuziy Minta Dispenser Rutan Dikuras, Apa Kata KPK?

Kompas.com - 24/05/2019, 17:16 WIB
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk menguras atau mengganti dispenser yang ada di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Menurut politisi yang akrab disapa Romy itu, beberapa tahanan di Rutan KPK bergiliran mengalami diare. Ia menyinggung keberadaan dispenser di dalam Rutan KPK yang dianggapnya kurang bersih. Ia pun meminta dispenser di Rutan KPK dikuras atau diganti.

Lalu, apa jawaban KPK?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan perlengkapan, makanan, dan keamanan di Rutan KPK sudah sesuai standar yang diatur Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk dalam urusan kebersihan Rutan.

Baca juga: Romahurmuziy Apresiasi Kemenangan Jokowi di Pilpres dan Gugatan Prabowo ke MK

"Untuk dispenser tadi saya sudah cek, ada dua unit yang disediakan untuk Rutan pria di ruang bersama. Selain dalam keadaan bersih dan diganti jika sudah habis, jumlah dua unit kami nilai cukup jika dibanding jumlah tahanan di Rutan pria," kata dia dalam keterangan pers, Jumat (24/5/2019).

Dalam proses penahanan, kata Febri, Romy memang beberapa kali mengeluh. Tak hanya soal air di dalam dispenser, melainkan juga persoalan ventilasi udara, kipas angin hingga kepanasan.

"Jika berharap tinggal di Rutan nyaman sesuai keinginan masing-masing tahanan tentu tidak akan pernah bisa. Karena ada standar yang berlaku dan memang ada pembatasan hak seseorang ketika ditahan," ujar Febri.

Oleh karena itu, Febri mengingatkan semua pihak untuk tak korupsi. Sehingga, tak perlu diproses sebagai tersangka dan kemudian ditahan di KPK.

"KPK mengimbau pada semua pihak untuk tidak melakukan korupsi agar tidak perlu diproses sebagai tersangka, dilakukan penahanan hingga proses hukum lanjutan sebagai narapidana korupsi jika divonis bersalah di pengadilan," paparnya.

Romy adalah tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

Ia diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Baca juga: Saat Romahurmuziy Minta Dispenser di Rutan KPK Dikuras...

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Nasional
Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Nasional
Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Nasional
ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Nasional
Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Nasional
Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Nasional
Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Nasional
Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Nasional
Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Nasional
Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X