Romahurmuziy Apresiasi Kemenangan Jokowi di Pilpres dan Gugatan Prabowo ke MK

Kompas.com - 24/05/2019, 12:26 WIB
Kompas TV 1. Mulai 1 Mei 2019 Indonesia menjadi Presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Sebagai penghormatan dan dukungan pada kepemimpinan Indonesia, dalam sidang di New York, anggota delegasi mengenakan batik. 2. DPD RI hari ini pantau langsung proses rekapitulasi suara di KPU. DPD menilai tidak ada kecurangan dari Situng KPU,justru sebagai salah satu wujud transparansi oleh KPU. 3. KPK periksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan mantan ketum PPP Romahurmuziy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengapresiasi kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan, perolehan suara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Baca juga: Jokowi Menang, PPP Ingin Tambah Jatah Kursi Menteri

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

"Ya saya tentu menghormati keputusan KPU dan ini kan proses ketatanegaraan. Saya mengucapakan selamat atas kemenangan Pak Jokowi. Kalau pimpinan di negara lain saja sudah memberi selamat, masak kita di negeri sendiri tidak mengakui kemenangan Pak Jokowi," kata Romahurmuziy usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Di satu sisi, politisi yang akrab disapa Romy itu mengapresiasi pihak Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden ( Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Momen Ramadhan, PPP Ajak Masyarakat Sikapi 22 Mei dengan Doakan Presiden Terpilih

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga diketahui akan mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilpres ke MK pada Jumat (24/5/2019) siang.

"Saya juga menghormati hak yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Sandi untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu finalitas dari penetapan Pak Jokowi di dalam kemenangannya menunggu keputusan MK," ujar dia.

Ia memandang upaya seperti ini lebih baik dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Mari kita selesaikan kontesasi ini secara bermrtabat dan melalui jalur konstitusional," katanya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X