Romahurmuziy Apresiasi Kemenangan Jokowi di Pilpres dan Gugatan Prabowo ke MK

Kompas.com - 24/05/2019, 12:26 WIB
Kompas TV 1. Mulai 1 Mei 2019 Indonesia menjadi Presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Sebagai penghormatan dan dukungan pada kepemimpinan Indonesia, dalam sidang di New York, anggota delegasi mengenakan batik. 2. DPD RI hari ini pantau langsung proses rekapitulasi suara di KPU. DPD menilai tidak ada kecurangan dari Situng KPU,justru sebagai salah satu wujud transparansi oleh KPU. 3. KPK periksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan mantan ketum PPP Romahurmuziy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengapresiasi kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan, perolehan suara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Baca juga: Jokowi Menang, PPP Ingin Tambah Jatah Kursi Menteri

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

"Ya saya tentu menghormati keputusan KPU dan ini kan proses ketatanegaraan. Saya mengucapakan selamat atas kemenangan Pak Jokowi. Kalau pimpinan di negara lain saja sudah memberi selamat, masak kita di negeri sendiri tidak mengakui kemenangan Pak Jokowi," kata Romahurmuziy usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Di satu sisi, politisi yang akrab disapa Romy itu mengapresiasi pihak Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden ( Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Momen Ramadhan, PPP Ajak Masyarakat Sikapi 22 Mei dengan Doakan Presiden Terpilih

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga diketahui akan mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilpres ke MK pada Jumat (24/5/2019) siang.

"Saya juga menghormati hak yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Sandi untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu finalitas dari penetapan Pak Jokowi di dalam kemenangannya menunggu keputusan MK," ujar dia.

Ia memandang upaya seperti ini lebih baik dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Mari kita selesaikan kontesasi ini secara bermrtabat dan melalui jalur konstitusional," katanya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X