Prabowo Dinilai Butuh PKS untuk Perkuat Suara di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membutuhkan kekuatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkuat kekuatan di DPR.

Dengan begitu, program pemerintah pun diyakini bisa dilanjutkan dengan lancar tanpa hambatan berarti.

"Menimbang relasi antara Prabowo-PKS baik dan mutualis. Di sisi Prabowo butuh tambahan partai di parlemen agar dapat kursi mayoritas di DPR. Sehingga program-program keberlanjutan berlangsung aman," ujar Agung saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Beri Sinyal Merapat ke Prabowo, Pondasi Politik PKS Dianggap Dangkal

"Sementara di sisi PKS, setelah 10 tahun beroposisi, membutuhkan sumber daya (resources) baru untuk mengarungi periode 2024-2029," sambungnya.

Agung mengingatkan bahwa PKS dan Prabowo memiliki sejarah bersama dalam dua pilpres terakhir, yakni pada 2014 dan 2019.

Saat itu, PKS mendukung Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014, dan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Meski demikian, Agung menyadari bahwa pemilih PKS menginginkan partainya tetap menjadi oposisi.

"Kalau dari basis konstituen, otomatis memilih oposisi," ucap Agung.

Baca juga: Kegeraman Gelora soal Sinyal PKS Merapat ke Prabowo Dianggap Wajar

Hanya saja, kata Agung, jika Majelis Syuro PKS sudah memutuskan, maka basis ini akan taat kepada pimpinannya.

Sehingga keputusan Majelis Syuro ini akan menentukan ke mana arah PKS secara institusional.

Sementara itu, terkait PKS yang ditolak Partai Gelora bergabung ke kubu Prabowo, Agung menekankan yang menentukan adalah Prabowo, bukan Gelora.

Dalam konteks ini, Prabowo perlu mencari win-win solution, mengingat Gelora punya posisi tawar karena lebih awal mendukung Prabowo, sedangkan PKS menjadi musuh karena mendukung Anies Baswedan.

Baca juga: PKS Harap Ada Komunikasi Lebih Maju dengan Gerindra

"Sayangnya Gelora belum lolos ke DPR, sehingga membuat pertimbangannya ke KIM dan Prabowo untuk menolak PKS menjadi kurang kuat untuk ditindaklanjuti," imbuhnya.