Amien Rais Minta KPU Revisi DPT Pemilu 2019, jika Tidak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar memperhatikan temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) janggal.

"Karena memang banyak pemilih hantu yang kami temukan di DPT," ujar Amien dalam konferensi pers di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Tim IT BPN pun telah menyerahkan temuan tersebut ke KPU untuk segera direvisi. Sehingga, tidak ada alasan untuk menyebut DPT Pemilu 2019 baik-baik saja.

Baca juga: Hashim: Kalau Ada DPT Palsu dan Tidak Dihapus KPU, Konsekuensinya Pidana...

Apabila KPU membiarkan temuan tersebut, Amien berjanji, akan menggelar demonstrasi menuntut hasil Pemilu 2019.

"Saya akan mendorong orang untuk turun ke jalan, ke Monas. Akan ada people power," lanjut dia.

Bahkan, Amien merasa, tidak perlu lagi menggugat hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ia berpendapat, MK merupakan bagian dari rezim.

Baca juga: Tim IT Prabowo-Sandi Temukan Pemilih yang Belum Punya E-KTP dalam DPT

"Kami akan ambil alih sendiri. Insya Allah," ujar dia.

Setelah konferensi pers, wartawan meminta penjelasan kepada Amien maksud pernyataannya itu. Ia berpendapat, demonstrasi merupakan hal yang sah dalam konstitusi. Apalagi, temuan DPT yang janggal itu nyata, bukan bohong-bohongan.

"Kalau sampai hari-H (DPT) tidak diubah, saya punya hak untuk bersuara bahwa ini Pilpres bohong- bohongan. Saya mungkin dicerca, tapi ini adalah pendapat saya dan ini tidak akan bisa ditolerir," lanjut Amien.

Baca juga: Tim IT Prabowo-Sandi Investigasi 9 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama, Ini Hasilnya...

Diketahui, tim IT BPN menemukan sejumlah kejanggalan dalam DPT Pemilu 2019. Beberapa temuan itu, antara lain ada 9,8 juta nama yang memiliki tanggal lahir sama, ada nama dalam DPT yang terbukti tidak memiliki KTP elektronik, bahkan ada nama dalam DPT yang memiliki NIK sama.

BPN sudah menyerahkan temuan tersebut ke KPU. Tim IT BPN Agus Maksun mengatakan, KPU telah bersedia untuk menelisik temuan itu, apakah wajar atau tidak.

"Pertemuan Jumat kemarin, dengan alot, akhirnya kemudian KPU setuju melakukan pengecekan ke TPS-TPS yang dimaksud dan sekarang sedang berlangsung," ujar Agus.