Kompas.com - 01/04/2019, 17:16 WIB
Ilustrasi: Stiker Pendataan Coklit - Rumah warga di Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, tertempel stiker berisi data yang masuk dalam daftar pemilih melalui sistem coklit untuk Pilkada Serentak Jawa Barat dan Kota Bandung 2018, Minggu (4/2/2018). Pendataan data pemilih melalui sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan memunculkan data yang valid terkait warga yang memiliki hak pilih dan sesuai dengan kependudukannya. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: Stiker Pendataan Coklit - Rumah warga di Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, tertempel stiker berisi data yang masuk dalam daftar pemilih melalui sistem coklit untuk Pilkada Serentak Jawa Barat dan Kota Bandung 2018, Minggu (4/2/2018). Pendataan data pemilih melalui sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan memunculkan data yang valid terkait warga yang memiliki hak pilih dan sesuai dengan kependudukannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan hasil investigasinya mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tim IT BPN Agus Maksun memaparkan, timnya menemukan ada sekitar 9 juta nama di DPT yang memiliki tanggal lahir sama.

"Contohnya di Jawa Timur, fenomena itu terkonsentrasi di Kabupaten Bangkalan. Kami temukan di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Di dalam satu TPS itu, ada sebanyak 228 orang yang lahirnya sama," papar Agus dalam konferensi pers di Grand Ballroom Ayana Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Datangi KPU, Timses Prabowo Tanyakan Kelanjutan Data DPT Pemilu yang Diduga Bermasalah

Di tempat lain, misalnya TPS 5, Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Tim IT bahkan menemukan, seluruh nama di dalam DPT TPS tersebut bertanggal lahir 1 Januari 1970.

"Mulai dari Ibu Ainun, Ibu Sumarti, Pak Maksun, Ibu Sumini, sampai ke bawah semua ini ada 215. Semuanya bertanggal lahir 01-01-70. Ini menjadi ajaib bagi kami, kok bisa?" ujar Agus.

BPN sendiri sudah mengkomunikasikan temuan ini, baik ke KPU maupun ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Keduanya memberikan penjelasan bahwa temuan itu wajar adanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ditjen PAS dan Ditjen Dukcapil Sempurnakan DPT Pemilih di Rutan dan Lapas

Sebab, ketika negara melakukan sensus, banyak penduduk yang lupa akan tanggal lahirnya. Demi memudahkan pencatatan identitas, mereka pun dicatat dengan tanggal lahir yang sama.

Meski demikian, BPN tetap memandang temuan ini sebagai hal yang tidak wajar serta patut untuk diferivikasi lebih lanjut.

"Benar memang ada dalam sensus penduduk ada yang seperti itu. Tapi, tentu datanya tak sebesar itu. Karena itu hanya terjadi pada orang-orang yang lahir di tahun '60, '50, '40 atau '30. Itu pun tidak semua orang yang lahir pada tahun itu lupa tanggal lahirnya," ujar Agus.

Baca juga: Tak Terdaftar dalam DPT Masih Bisa Mencoblos asalkan Bawa E-KTP, Suket Tak Bisa

Atas temuan itu, tim IT BPN kemudian mengecek NIK mereka. Nyatanya, ada nama dalam DPT itu yang mengetahui tanggal lahirnya.

"Ketika kita cek NIK-nya, dia tahu tanggal lahirnya. Misalnya atas nama Mei Regita Arum Pramesti. Dia ditulis lahir 01-01-70. Setelah kita cek NIK-nya, ia lahir tahun 97, bulan 5, tanggal 20. Jadi tidak benar dia tidak tahu tanggal lahir. Tapi kenapa diberi kode 01-01-70? Ini heran," ujar Agus.

BPN berharap KPU segera memperbaiki DPT Pemilu 2019 secepat mungkin. Perbaikan ini adalah demi mencegah kecurangan terjadi.

Kompas TV Manajer Database Litbang Kompas, Ign. Kristantomengatakan, survei elektabilitas pilpres kali ini diperoleh dari 2.000 responden di 500 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari satu desa diambil empat responden yang dipilih secara acak. Penentuan jumlah responden di tiap provinsi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT) serta data potensi desa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Misalkan di provinsi A terdapat 5 persen dari total DPT, di provinsi itu akan dicari responden sebanyak 5 persen dari 2.000 responden yang ditetapkan litbang. Dari tingkat provinsi, pencarian responden akan dipersempit ke tingkat kabupaten/kota, kelurahan, hingga RT. Di tingkat kelurahan, Litbang Kompas memilih dua RT secara acak. Kemudian, di tingkat RT, setelah meminta izin untuk melakukan survei, Litbang Kompas mendata semua kartu keluarga (KK) di wilayah itu. ”Misalkan dari pengacakan itu diperoleh RT tujuan yang berada di daerah terpencil di atas gunung. Itu tetap harus didatangi tenaga survei,” ujar Kristanto. Setelah memperoleh data KK, Litbang Kompas akan memilih responden secara acak total empat orang dari dua keluarga. Adapun dalam satu keluarga itu akan dicari responden satu laki-laki dan satu perempuan yang telah berusia 17 tahun ke atas. #SurveiKompas2019#LitbangKompas#Pilpres2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.