Hashim: Kalau Ada DPT Palsu dan Tidak Dihapus KPU, Konsekuensinya Pidana...

Kompas.com - 01/04/2019, 19:50 WIB
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengingatkan bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dijerat pidana penjara jika tidak menindaklanjuti temuan pihaknya mengenai 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) janggal.

"Kalau ada data yang jelas palsu dan tidak dihapus KPU, konsekuensi bagi pejabat KPU dan terkait cukup keras, bisa pidana," ujar Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo di konferensi pers yang digelar di Grand Ballroom Ayana Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Diketahui, tim IT BPN menemukan sejumlah 17,5 juta DPT Pemilu 2019 janggal. Beberapa temuan antara lain ada 9,8 juta nama yang memiliki tanggal lahir sama, ada nama dalam DPT yang terbukti tidak memiliki KTP elektronik, bahkan ada nama dalam DPT yang memiliki NIK sama.

Baca juga: Hashim Sebut KPU Konyol, Ini Sebabnya...

Hashim menyarankan, lebih baik KPU merevisi DPT janggal tersebut pada sisa masa waktu sebelum pencoblosan 17 April 2019. Sebab, jika pencoblosan masih menggunakan DPT bermasalah, maka itu akan menimbulkan potensi protes pada saat rekapitulasi.

"Jangan sampai hasil Pemilu atau Pilpres sampai di tingkat kabupaten, nanti dipersoalkan. Saya kira cukup hangat dan memanas," ujar Hashim.

Tim IT BPN Agus Maksun menambahkan, ancaman jerat hukum bagi pejabat KPU yang membiarkan DPT bermasalah termaktub dalam Pasal 512 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bunyi pasal itu, yakni "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa dan atau Panwaslu LN di dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus dan atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta".

Agus mengatakan, temuan pihaknya itu sudah dilaporkan ke Bawaslu sehingga temuannya termasuk dalam kategori temuan Bawaslu yang harus ditindaklanjuti KPU.

"Karena ini sudah kami terlanjur melaporkan ke Bawaslu, maka ini menjadi sebuah temuan Bawaslu juga. Jika nanti, misalnya (DPT) harus dicoret, tapi tetap ada, itu bisa menjadi persoalan hukum terhadap KPU," ujar Agus.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X