Kompas.com - 01/04/2019, 17:50 WIB
Ilustrasi: Stiker Pendataan Coklit - Rumah warga di Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, tertempel stiker berisi data yang masuk dalam daftar pemilih melalui sistem coklit untuk Pilkada Serentak Jawa Barat dan Kota Bandung 2018, Minggu (4/2/2018). Pendataan data pemilih melalui sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan memunculkan data yang valid terkait warga yang memiliki hak pilih dan sesuai dengan kependudukannya. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: Stiker Pendataan Coklit - Rumah warga di Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, tertempel stiker berisi data yang masuk dalam daftar pemilih melalui sistem coklit untuk Pilkada Serentak Jawa Barat dan Kota Bandung 2018, Minggu (4/2/2018). Pendataan data pemilih melalui sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan memunculkan data yang valid terkait warga yang memiliki hak pilih dan sesuai dengan kependudukannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan ada nama pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terekam dalam KTP elektronik.

Hal ini dirasa aneh. Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seluruh warga yang masuk DPT semestinya sudah memiliki e-KTP atau minimal sudah merekam identitas e-KTP.

Baca juga: Tim IT Prabowo-Sandi Investigasi 9 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama, Ini Hasilnya...

Temuan ini berawal ketika Tim IT BPN menginvestigasi DPT di Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Tim menemukan di satu TPS, terdapat 228 orang yang punya tanggal lahir sama. Dari 228 orang di TPS itu, BPN mengambil 3 orang sebagai sampel.

"Lalu kami cek data (3 orang) ini dengan data Dukcapil. Ternyata terungkap, orang-orang ini tidak memiliki KTP elektronik. Ini tentu keanehan. Bagaimana orang tidak punya KTP elektronik atau minimal rekamannya, tapi sudah masuk DPT," ujar Tim IT BPN Agus Maksum dalam konferensi persnya di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Datangi KPU, Timses Prabowo Tanyakan Kelanjutan Data DPT Pemilu yang Diduga Bermasalah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Berdasarkan UU 7/2017 Pasal 348, ini tidak berhak masuk di dalam DPT. Tidak boleh orang yang tidak punya rekaman KTP el masuk ke dalam DPT. Seharusnya kan kalau tidak punya KTP el, bisa rekamannya saja, kemudian diberikan Suket (surat keterangan perekaman), baru bisa (masuk DPR)," lanjut dia.

BPN kemudian menurunkan tim untuk mengecek langsung keberadaan beberapa nama yang terdeteksi tersebut. Rupanya, berdasarkan keterangan dari lingkungan tersebut, orang yang dicari sedang bekerja di luar negeri alias menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Agus berkeyakinan, apabila jumlah sampel ditambah, maka hasilnya tetap sama. Tidak memiliki KTP elektronik.

Baca juga: Wakil Gubernur Sumbar Tak Terdaftar di DPT

Selain di Bangkalan, temuan serupa juga terjadi di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Salah satunya Tulungagung Jawa Timur.

BPN mendesak KPU segera menghapus nama-nama di dalam DPT Pemilu 2019 yang tidak memiliki KTP elektronik.

"Ini supaya DPT ini menjadi kredibel bagi semua ya. Persoalan DPT ini masalah bersama. Bukan hanya BPN. Tapi ini demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia pemilik hak pilih yang menginginkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas," ujar Agus.

Kompas TV Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusomo mendatangi KPU. Hashim didampingi juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. BPN menemukan 17,5 juta data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, di antaranya adalah lonjakan jumlah kelahiran di tanggal tertentu. KPU pun mengapresiasi temuan BPN dan akan meneruskan temuan ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut KPU, temuan data ganda selalu terjadi di tiap gelaran pemilu, termasuk adanya konsentrasi kelahiran di tanggal tertentu. #DataGanda #DPTPemilu #PrabowoSandi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

Nasional
Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Nasional
Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Nasional
Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Nasional
Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Nasional
PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

Nasional
Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Nasional
Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

Nasional
Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Nasional
Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Nasional
Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Nasional
Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.