Kompas.com - 29/03/2019, 14:58 WIB
Ilustrasi hoaks FreepikIlustrasi hoaks
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan 127 akun penyebar berita bohong atau hoaks ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, akun-akun tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang Pemilu.

"Sebenarnya pada Januari 2019, kami ajukan ke Bawaslu untuk verifikasi adalah sebanyak 1.280 akun. Lalu Bawaslu merespons bahwa dari 1.280 akun tersebut hanya 127 akun yang melanggar UU Kepemiluan," kata Ferdinandus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/3/2019).

Ferdinand menambahkan, secara umum akun-akun ini melakukan kampanye hitam, bahkan menyerang secara personal calon presiden dan calon wakil presiden yang berkompetisi merebutkan kursi RI 1.

Tindak lanjut terhadap akun penyebar hoaks ini pun telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

"Kami sudah menerima verifikasi Bawaslu. Sudah kami tindaklanjuti dengan permintaan take down ke platform medsos (FB, Twitter dan IG)," ujar Ferdinand.

Baca juga: Rudiantara: Ditemukan 771 Hoaks Sejak Agustus 2018, 23 Persennya Terkait Politik

Ferdinand menegaskan bahwa akun medsos yang di-take down itu bukan karena mereka mengkritik pemerintah, melainkan memang melanggar UU Pemilu.

"Kritik terhadap pemerintah tidak ada kaitan dengan UU Pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, penyebaran kabar bohong harus dihentikan. Sebab, penyebar hoaks bisa mendapatkan ancaman pidana.

"Penyebaran hoaks dapat mengancam turunnya kualitas pemilu, mengancam demokrasi, merusak rasionalitas pemilu, serta konflik sosial dan disintegrasi. Terkait pengawasan hoaks, Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 mengatur bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi akun media sosial yang didaftarkan ke KPU namun juga seluruh akun media sosial," papar Abhan dalam keterangan tertulis di situs resmi Bawaslu.

Bawaslu, lanjut Abhan, telah melakukan sosialisasi hingga membentuk Satgas Pengawasan Media Sosial sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks.

Baca juga: KPU Khawatir Hoaks dan Disinformasi Bisa Rusak Integritas Pemilu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Nasional
Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Nasional
Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Nasional
Menakar Keuntungan 'Curi Start' Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Keuntungan "Curi Start" Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Nasional
Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Nasional
Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Nasional
M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

Nasional
Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

Nasional
Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Nasional
Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Nasional
Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Nasional
Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

Nasional
Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.