Kompas.com - 27/03/2019, 12:24 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengkhawatirkan hoaks dan disinformasi bisa mengancam integritas Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebab, derasnya informasi di dunia maya membuat setiap orang bisa saling memengaruhi satu sama lain. Tak jarang, cara yang ditempuh oleh individu atau kelompok dengan menggunakan hoaks dan disinformasi.

Baca juga: Meski Kubu Prabowo Keberatan, KPU Tak Ubah Komposisi Stasiun TV Penyelenggara Debat

Hal itu disampaikan Viryan dalam Media Briefing Jelang Pemilu di Kaum Jakarta, Rabu (27/3/2019).

"Mungkin tidak ada beda lagi, peran antara opinion leader dengan seseorang yang memiliki media sosial namun berhasil membuat postingan yang itu bisa memberikan halo effect. Tidak ada beda lagi. Maka saat ini, setiap orang bisa saling memengaruhi dan suasana hoaks politik dalam konteks Pemilu semakin tinggi," kata Viryan.

Baca juga: Kubu Prabowo Sampaikan Keberatan soal Stasiun TV Penyelenggara Debat Keempat

Ia menilai hoaks dan disinformasi setidaknya bisa mengancam dua aspek. Pertama, cara pemilih dalam menentukan pilihannya. Menurut Viryan, beberapa negara yang masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan baik, masih bisa terpengaruh dengan hoaks dan disinformasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terlebih lagi negara kita. Karena inilah, menjadi bagian penting untuk merawat integritas penyelenggaran dan hasil pemilu. Idealnya, para pemilih nantinya tanggal 17 April menggunakan hak pilihnya dengan preferensi memadai, dengan informasi baik dan benar tentang pasangan calon," katanya.

Baca juga: BPN Keberatan terhadap Stasiun TV Penyelenggara Debat Keempat, Ini Langkah KPU

Viryan menekankan pentingnya masyarakat menentukan calon pemimpinnya sesuai rekam jejak, visi, misi hingga program kerja. Ia tak ingin pemilih menjadi irasional dalam memilih akibat hoaks dan disinformasi.

"Contoh sederhana, kalau saya dengan Pak Fritz (Komisioner Bawaslu) ditanya pasti lebih ganteng Bang Fritz, misalnya. Namun, dengan proses tertentu manipulasi informasi dibuat seolah-seolah saya yang lebih baik dari Pak Fritz," papar Viryan.

Baca juga: Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

"Idealnya adalah saya Viryan, misalnya, sebaiknya pemilih mengenal seperti apa adanya saya. Pak Fritz dikenal sebaiknya oleh para pemilih seperti apa adanya Pak Fritz. Informasi baik entah positif campaign, negative campaign itu hal wajar dalam demokrasi," sambungnya.

Kedua, Viryan melihat hoaks dan disinformasi bisa mengancam legitimasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelanggara pemilu. Ia memandang hal-hal seperti itu bisa membuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu menurun.

"Kami ingin menyukseskan Pemilu 2019 yang berintegritas dan berjalan dengan baik, di tengah suasana sejumlah pihak mendorong delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Hal yang buat kita sebenarnya sederhana ternyata tidaklah sesederhana yang kami bayangkan," kata dia.

Baca juga: Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Sebabkan Kekerasan dan Apatisme

Ia mencontohkan, banyak hoaks dan disinformasi yang seolah-olah mengesankan KPU akan memanipulasi hasil Pemilu 2019 untuk memenangkan kandidat tertentu.

"Seolah tidak tahu hasil pemilu yang dtetapkan berdasarkan rekapitulasi manual itu dianggap berdasarkan rekapitulasi elektronik dan ditentukan hal-hal yang diidentikan dengan manipulasi hasil Pemilu. Ini hal sederhana yang bisa berdampak politis, bisa terus menggerus kepercayaan publik," ujarnya.

Kompas TV Simulasi pengamanan pemungutan suara pilpres dan pileg digelar di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Simulasi melibatkan seluruh unsur petugas keamanan dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Simulasi diawali dengan mengantar kotak dan surat suara dari kantor kecamatan kepada panitia pemungutan suara atau PPS yang ada di setiap desa. Lalu, simulasi diakhiri dengan mengambil kotak dan surat suara yang sudah dicoblos dan dihitung di tingkat TPS atau tempat pemungutan suara. #SimulasiPemungutanSuara #PemungutanSuara #Pilpres2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.