Salin Artikel

127 Akun Dilaporkan Bawaslu ke Kominfo, Dihapus karena Langgar UU Pemilu

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, akun-akun tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang Pemilu.

"Sebenarnya pada Januari 2019, kami ajukan ke Bawaslu untuk verifikasi adalah sebanyak 1.280 akun. Lalu Bawaslu merespons bahwa dari 1.280 akun tersebut hanya 127 akun yang melanggar UU Kepemiluan," kata Ferdinandus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/3/2019).

Ferdinand menambahkan, secara umum akun-akun ini melakukan kampanye hitam, bahkan menyerang secara personal calon presiden dan calon wakil presiden yang berkompetisi merebutkan kursi RI 1.

Tindak lanjut terhadap akun penyebar hoaks ini pun telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

"Kami sudah menerima verifikasi Bawaslu. Sudah kami tindaklanjuti dengan permintaan take down ke platform medsos (FB, Twitter dan IG)," ujar Ferdinand.

Ferdinand menegaskan bahwa akun medsos yang di-take down itu bukan karena mereka mengkritik pemerintah, melainkan memang melanggar UU Pemilu.

"Kritik terhadap pemerintah tidak ada kaitan dengan UU Pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, penyebaran kabar bohong harus dihentikan. Sebab, penyebar hoaks bisa mendapatkan ancaman pidana.

"Penyebaran hoaks dapat mengancam turunnya kualitas pemilu, mengancam demokrasi, merusak rasionalitas pemilu, serta konflik sosial dan disintegrasi. Terkait pengawasan hoaks, Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 mengatur bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi akun media sosial yang didaftarkan ke KPU namun juga seluruh akun media sosial," papar Abhan dalam keterangan tertulis di situs resmi Bawaslu.

Bawaslu, lanjut Abhan, telah melakukan sosialisasi hingga membentuk Satgas Pengawasan Media Sosial sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/14582141/127-akun-dilaporkan-bawaslu-ke-kominfo-dihapus-karena-langgar-uu-pemilu

Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke