Periode Masa Jabatan Akan Berakhir, Pimpinan DPR Ragu Target Prolegnas Tercapai

Kompas.com - 19/02/2019, 11:05 WIB
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017) Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto ragu target prolegnas 2019 bisa diselesaikan di sisa masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Meski demikian, anggota DPR masih berusaha untuk menyelesaikan target Rancangan Undang-Undang sebanyak mungkin.

"Ada beberapa hal yang kelihatannya sulit dan itu kita sampaikan misalnya seperti penyelesaian Prolegnas. Rasanya kita akan tidak mungkin bisa melengkapi apa yang tertera dalam Prolegnas. Itu juga kita sudah memberikan antisipasi, ada yang bisa kita kejar, ya kita kejar," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: ICJR: Ada 9 RUU dalam Prolegnas 2019 yang Perlu Diawasi Ketat

Terdapat 55 RUU yang masuk dalam prolegnas 2019. Rinciannya, terdapat 43 RUU lama yang belum selesai pembahasannya serta 12 usulan RUU baru.

RUU yang menurut Agus sulit diselesaikan salah satunya RUU KUHP. Sebab masih belum ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Bahkan antara fraksi di DPR juga belum membuat kesepakatan terkait itu.

"Rasanya akan sulit (diselesaikan), tetapi semuanya pasti diatur sesuai dengan perundang-undangan. Barang kali nanti konsinyering," kata Agus.

Baca juga: Formappi Kritik Daftar RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas DPR Tahun 2019

Namun, ada RUU yang pembahasannya hampir rampung dan masih mungkin disahkan pada periode ini, contohnya RUU Persaingan Usaha.

Meski target Prolegnas tidak tercapai, Agus memastikan tugas DPR lainnya tetap berjalan, misalnya pengawasan APBN.

"Kalau masalah pengawasan APBN tentunya saya yakini itu tuntas karena memang di dalam masa-masa yang terakhir pun masih bisa melaksanakan pengawasan kepada pemerintah," ujar Agus.

Kompas TV Setelah terkatung-katung selama 8 tahun RUU Minyak dan Gas Bumi akhirnya kembali ke meja pembahasan. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana membahas RUU Migas. Presiden meminta jajarannya melakukan kajian dengan teliti dan hati hati. Agar nantinya undang-undang ini dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. RUU Migas ini berkali-kali masuk ke Program Legislasi Nasional sudah masuk prioritas tapi entah mengapa selalu molor.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X