Menhan : Masak Kita Sudah Berkali-kali Dihajar, RUU Antiterorisme Masih Maju Mundur

Kompas.com - 22/05/2018, 14:57 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendorong agar DPR segera mengesahkan revisi UU Antiterorisme.

Dia mengatakan, RUU Antiterorisme sangat diperlukan setelah Indonesia lagi-lagi dilanda teror. 

“Apapun yang dibuat untuk bangsa negara ini kita mendorong terus, enggak boleh kita namanya UU Teroris masak kita sudah beberapa kali dihajar (dibom) gitu masih melulu mundur maju,” ucapnya usai memberi arahan kepada perwira Kostrad di Gor Kartika Divif I kostrad Cilodong, Bogor, Selasa (22/5/2018).

Mantan KSAD ini merasa aneh lantaran RUU Antiterorisme tak kunjung rampung sejak dibahas pada 2016.

Baca juga: RUU Antiterorisme Dinilai Perlu Atur Sanksi Terkait Kekerasan Aparat

Ryamizard mengaku heran dengan pihak-pihak yang mempersoalkan RUU Antiterorisme. Padahal, UU tersebut direvisi agar aparat bisa menindak teroris dengan lebih tegas.

“Bagus (UU Terorisme) untuk menghadapi teror siapa saja itu harus segera (diselesaikan) jangan sampai kita malah takut sama teroris enggak bener itu,” kata mantan KSAD itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan jangan ada kepentingan lain di balik belum rampungnya revisi UU Antiterorisme. Menurut dia, kepentingan nasional dan masyarakat harus diutamakan.

“Teroris ini satu mengganti (ideologi) negara mengganti Khilafah kan, itu nggak boleh, seluruh rakyat melawan, apalagi TNI sudah ada Marga sumpahnya,” ucap Ryamizard.

Baca juga: Ketua DPR Yakin RUU Antiterorisme Akan Disahkan pada Akhir Mei

Menhan pun mengatakan, untuk mengatasi persoalan terorisme dibutuhkan kerja sama seluruh komponen bangsa.

“Menghadapi teroris bukan hanya saja polisi-tentara,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto selalu mengkritik lambannya proses pembahasan RUU Antiterorisme di DPR.

RUU Antiterorisme harus segera diselesaikan, mengingat aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme tanpa adanya payung hukum.

Menurut dia, RUU Antiterorisme juga harus memberikan keleluasaan bagi aparat untuk melakukan penindakan dan pencegahan.

Kompas TV Berikut Catatan KompasTV bersama Jurnalis KompasTV, Sofie Syarief. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Nasional
KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

Nasional
Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Nasional
Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Nasional
Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Nasional
Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Nasional
Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

Nasional
Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Nasional
Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Nasional
Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Nasional
Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Nasional
AHY Menang, PT DKI Jakarta Tolak Banding yang Diajukan Jhoni Allen

AHY Menang, PT DKI Jakarta Tolak Banding yang Diajukan Jhoni Allen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.