Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai BUMN Diduga Donatur Teroris, Rini Soemarno Mengaku Belum Tahu

Kompas.com - 16/05/2018, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku belum mengetahui ada karyawan BUMN yang diduga oleh kepolisian menjadi donatur kegiatan terorisme.

"Wah, saya belum tahu itu, terus terang. Saya belum mendapat laporannya," ujar Rini ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Meski demikian, Rini mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.

"Saya ingin itu diproseslah," lanjut dia.

Baca juga: Seorang Karyawan BUMN Disebut Jadi Pemodal Terduga Teroris

Di internal sendiri, Rini belum bisa berkomentar banyak lantaran ia belum mendapat laporan lengkap mengenai hal pitu.

Namun, apabila proses di Polri menunjukkan yang bersangkutan benar-benar menjadi penyandang dana kegiatan teorisme, Rini memastikan, akan ada sanksi bagi pegawai tersebut.

"Kita benar-benar pelajari dan memang itu satu hal yang melanggar hukum. Pasti akan ada tindakan tegas," ujar Rini.

Baca juga: Polisi: Tidak Ada Baku Tembak dalam Penangkapan Terduga Teroris di Tangerang

Saat ditanya apa sanksi yang kemungkinan dikenakan bagi pegawai BUMN apabila dia terbukti menjadi donatur kegiatan terorisme, Rini menjawab, "lihat saja nanti."

Diberitakan, seorang karyawan PLN diduga kuat menjadi pemodal dua terduga teroris berinisial AA (39) dan HK (38).

AA dan HK adalah dua dari tujuh terduga teroris asal Sumatera Selatan yang berencana menyerang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Baca juga: 2 Lokasi Penangkapan Teroris di Tangerang Berjarak 1 Km

Namun, keduanya ditangkap terlebih dahulu oleh Densus 88 Antiteror, Selasa (15/5/2018) kemarin. Sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan.

Informasi mengenai ada karyawan PLN yang menjadi donatur diungkapkan AA dan HK sendiri.

"Mereka mengakunya dimodali orang yang bekerja di BUMN untuk menyerang Mako Brimob. Tapi masih kami telusuri," ujar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Selasa.

Kompas TV Pemerintah harus teliti terhadap WNI yang pernah ke Suriah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com