Kompas.com - 05/05/2018, 22:58 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan pandangannya saat mengunjungi redaksi Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (3/9/2014). KOMPAS.COM / RODERICK ADRIAN MOZESWakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan pandangannya saat mengunjungi redaksi Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar masih mempertimbangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli mengatakan, pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden justru akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

"Tidak bagus untuk demokrasi. Karena tujuan pemilu adalah, salah satunya memberikan pendidikan politik, kedua sirkulasi," kata Lili di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Menurut Lili, sebagai pendidikan politik, maka pemilu harus memberikan pencerdasan, rasionalitas, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat.

"Bahwa dalam rangka pemilu banyak pemimpin-pemimpin yang baik," ucap Lili.

 

Baca juga: Bagi PDI-P, Jusuf Kalla Figur Ideal Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019

Sedangkan, sebagai sirkulasi, tujuan pemilu adalah melakukan pergantian. Karena itu, dalam demokrasi perlu adanya pembatasan masa kepemimpinan.

"Hukum alam dari kekuasaan kan ingin bertahan, dalam sistem demokrasi dibatasi kekuasaan itu. Harus ada pergantian, makanya pemilu," kata Lili.

Menurut Lili, fenomena saat ini menunjukkan bahwa partai politik hanya berpikir pendek dan tidak mau mencari alternatif lain. Padahal, rakyat punya hak untuk memilih calon pemimpinnya.

"Apakah tidak ada calon-calon yang lain, yang mungkin tidak sebagus Pak Jusuf Kalla atau (bahkan) lebih bagus dari Pak Jusuf Kalla," kata Lili.

Lili menganalisis, ada beberapa alasan mengapa Jusuf Kalla masih didorong untuk mendampingi Jokowi. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 jelas melarang Jusuf Kalla kembali ikut sebagai cawapres.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Nasional
Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Nasional
UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Nasional
Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Nasional
Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Nasional
KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

Nasional
Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Nasional
UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

Nasional
UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

Nasional
UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

Nasional
UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X