Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi PDI-P, Jusuf Kalla Figur Ideal Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 26/04/2018, 16:44 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menilai figur Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan figur yang ideal untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Menurut Basarah, Kalla memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil presiden.

"Memang bagi PDI-P kapasitas dan kapabilitas Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai wapres Pak Jokowi di Pilpres 2019 adalah sosok atau figur yang ideal," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

"Dan memang saya kira PDI-P dan parpol lain punya pemikiran yang sama," ujar dia.

Baca juga : PDI-P: Sulit Cari Cawapres seperti Jusuf Kalla

Namun, lanjut Basarah, wacana pencalonan kembali Jusuf Kalla kemungkinan terganjal aturan dalam UUD 1945.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat menghadiri Seminar Legislatif di Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Selasa (17/4/2018)KOMPAS.com / Andi Hartik Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat menghadiri Seminar Legislatif di Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Selasa (17/4/2018)
Pasal 7 UUD 1945 menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal tersebut masih menjadi perdebatan di antara pakar hukum tata negara.

Ada yang mengatakan seorang presiden dan wakil presiden tak bisa dipilih setelah dua periode itu harus bersifat berturut-turut dan ada yang mengatakan tidak harus berturut-turut.

Baca juga : Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

"Ini saya kira MK yang miliki wewenang konstitusional untuk keluarkan fatwa. Nah ini kita lihat nanti bagaimana perkembangan dan dinamika politik hukum yang akan berkembang menjelang Pak Jokowi dan para ketum parpol mengambil keputusan siapa cawapres yang akan mendampingi," kata Basarah.

Di sisi lain, kata Basarah, PDI-P belum mengerucutkan nama-nama cawapres Jokowi.

Ia mengatakan, semua nama-nama cawapres memiliki peluang yang sama untuk dikaji sampai nanti saatnya direkomendasikan kepada Jokowi untuk dipertimbangkan.

"Posisi PDI-P hari ini menganggap semua posisi cawapres itu sama antara dari parpol dan non parpol, termasuk Pak JK kami anggap posisinya sama karena belum ada kesimpulan apalagi pengerucutan," kata dia. 

Baca juga : Survei Kompas: JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Sebelumnya, survei Litbang Kompas menunjukkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla paling banyak dipilih responden untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo.

Meski masih ada perdebatan terkait bisa atau tidaknya Kalla kembali maju sebagai cawapres setelah dua kali menduduki posisi itu, ia dipilih 15,7 persen responden.

"Dasar argumentasinya, di balik pilihan status quo tersingkap kecenderungan sebagian besar responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi-Kalla selama ini," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (24/4/2018).

Mayoritas pendukung Jokowi juga solid mendukung Jusuf Kalla, yakni 66,2 persen. Hanya 29,8 persen pendukung Jokowi yang menyatakan penolakan.

Kompas TV PDI Perjuangan menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan persaudaraan alumni 212 sebagai hal yang baik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com