Amnesty International Tawarkan Penanganan Kejahatan Narkotika di Luar Eksekusi Mati

Kompas.com - 13/04/2018, 08:42 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan eksekusi mati dalam kejahatan narkotika.

Menurut dia, ada sejumlah solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk menangani kejahatan narkotika.

"Bisa juga seumur hidup, 20 tahun penjara, dan yang lebih penting intervensi dari luar lapas, seperti intervensi kesehatan, rehabilitasi, pembenahan rutan, imigrasi, dan perbatasan," kata Usman di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Secara Global, Tren Eksekusi Mati Tahun 2017 Mengalami Penurunan)

Usman melihat para pelaku kejahatan narkotika melakukan kejahatan tersebut karena ada bantuan langsung atau tidak langsung dari pihak tertentu. Dan mereka akan tetap melakukan kejahatan narkotika tanpa solusi jangka panjang yang baik dari pemerintah.

"Penertiban obat-obatan juga penting. Dalam hal untuk keperluan medis saja banyak disalahgunakan," ungkapnya.

Di sisi lain, lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi tempat para pengedar narkotika untuk mengoperasikan bisnis kejahatannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usman memandang bahwa perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia telah memperlihatkan tidak ada korelasi antara eksekusi mati dengan menurunnya angka kejahatan narkotika.

Di satu sisi, Amnesty International Indonesia juga mencatat sejumlah eksekusi mati di Indonesia dilakukan tidak melalui proses peradilan.

"Ada yang ditembak mati ketika melakukan peredaran narkotika atau ditangkap aparat. Amnesty mencatat kasus eksekusi di luar yudisial ada sekitar 98 kasus. Tahun 2018, Januari saja, tembus ke 100 orang, terus meningkat," ungkapnya.

(Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dengan Iran dan Malaysia dalam Persoalan Eksekusi Mati)

Usman mengakui bahwa hal itu membuat pelaku kejahatan narkotika menghadapi kebijakan yang represif tanpa lewat proses peradilan. Mereka, kata dia, juga tak diberikan kesempatan untuk membela dirinya melalui mekanisme hukum.

"Jadi, agak sulit meyakinkan secara rasional bahwa hukuman mati itu sangat efektif menghapuskan peredaran narkotika," kata Usman.

Ia pun juga meminta pemerintah untuk melakukan penanganan khusus terhadap peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Sebab, selama ini para pengedar narkotika di dalam lapas, seringkali mendapat perlakuan istimewa dengan menyuap pejabat maupun aparat di lapas.

"Dan tanpa ada pembenahan petugas lapas, pejabat lapas dari sikap-sikap korup, maka akan sulit," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
Polemik Bocornya Draf RUU KUP, Stafsus Menkeu Sebut Sembako Bisa Tak Dipungut PPN

Polemik Bocornya Draf RUU KUP, Stafsus Menkeu Sebut Sembako Bisa Tak Dipungut PPN

Nasional
Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Nasional
Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

Stafsus Menkeu: Wacana PPN Sembako Hanya Bagian Kecil dari RUU KUP yang Dipotong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X