Amnesty International Tawarkan Penanganan Kejahatan Narkotika di Luar Eksekusi Mati

Kompas.com - 13/04/2018, 08:42 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan eksekusi mati dalam kejahatan narkotika.

Menurut dia, ada sejumlah solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk menangani kejahatan narkotika.

"Bisa juga seumur hidup, 20 tahun penjara, dan yang lebih penting intervensi dari luar lapas, seperti intervensi kesehatan, rehabilitasi, pembenahan rutan, imigrasi, dan perbatasan," kata Usman di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Secara Global, Tren Eksekusi Mati Tahun 2017 Mengalami Penurunan)


Usman melihat para pelaku kejahatan narkotika melakukan kejahatan tersebut karena ada bantuan langsung atau tidak langsung dari pihak tertentu. Dan mereka akan tetap melakukan kejahatan narkotika tanpa solusi jangka panjang yang baik dari pemerintah.

"Penertiban obat-obatan juga penting. Dalam hal untuk keperluan medis saja banyak disalahgunakan," ungkapnya.

Di sisi lain, lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi tempat para pengedar narkotika untuk mengoperasikan bisnis kejahatannya.

Usman memandang bahwa perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia telah memperlihatkan tidak ada korelasi antara eksekusi mati dengan menurunnya angka kejahatan narkotika.

Di satu sisi, Amnesty International Indonesia juga mencatat sejumlah eksekusi mati di Indonesia dilakukan tidak melalui proses peradilan.

"Ada yang ditembak mati ketika melakukan peredaran narkotika atau ditangkap aparat. Amnesty mencatat kasus eksekusi di luar yudisial ada sekitar 98 kasus. Tahun 2018, Januari saja, tembus ke 100 orang, terus meningkat," ungkapnya.

(Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dengan Iran dan Malaysia dalam Persoalan Eksekusi Mati)

Usman mengakui bahwa hal itu membuat pelaku kejahatan narkotika menghadapi kebijakan yang represif tanpa lewat proses peradilan. Mereka, kata dia, juga tak diberikan kesempatan untuk membela dirinya melalui mekanisme hukum.

"Jadi, agak sulit meyakinkan secara rasional bahwa hukuman mati itu sangat efektif menghapuskan peredaran narkotika," kata Usman.

Ia pun juga meminta pemerintah untuk melakukan penanganan khusus terhadap peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Sebab, selama ini para pengedar narkotika di dalam lapas, seringkali mendapat perlakuan istimewa dengan menyuap pejabat maupun aparat di lapas.

"Dan tanpa ada pembenahan petugas lapas, pejabat lapas dari sikap-sikap korup, maka akan sulit," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X