Kompas.com - 13/04/2018, 08:03 WIB
Amnesty International merilis laporan statistik tentang penggunaan eksekusi mati sepanjang tahun 2017. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comAmnesty International merilis laporan statistik tentang penggunaan eksekusi mati sepanjang tahun 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International merilis laporan statistik tentang pelaksanaan eksekusi mati sepanjang tahun 2017. Dalam laporannya, Amnesty International mencatat, ada 993 eksekusi mati yang diberlakukan di 23 negara di tahun 2017.

Angka ini turun sebesar 4 persen dari tahun 2016 sebesar 1.032 eksekusi mati. Angka di tahun 2017 itu juga turun sebesar 39 persen jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1.634 eksekusi.

"Sebagian besar eksekusi terjadi di Cina, Iran, Arab Saudi, lrak dan Pakistan dalam kurun waktu tersebut," papar Campaigner Amnesty International Indonesia, Justitia Veda di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dengan Iran dan Malaysia dalam Persoalan Eksekusi Mati)

Veda mengungkapkan, Cina menjadi negara peringkat satu pelaku eksekusi mati. Namun demikian, Amnesty International tidak mengetahui secara pasti sejauh mana hukuman mati diberlakukan di Cina. Karena, data eksekusi tersebut merupakan data rahasia negara.

"Berdasarkan data global, 993 eksekusi yang tercatat belum termasuk ribuan eksekusi yang diyakini telah dilakukan di Cina," papar Veda.

Menurutnya, 84 persen dari jumlah total eksekusi dilaporkan terjadi hanya di empat negara, yakni Iran, Arab Saudi, lrak, dan Pakistan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahrain, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) juga kembali melakukan eksekusi pada tahun 2017. Namun, Amnesty lnternational tidak mendokumentasikan eksekusi di lima negara, yaitu Botswana, lndonesia, Nigeria, Sudan, dan Taiwan yang tercatat pernah melakukan eksekusi pada tahun 2016.

"Penurunan tingkat eksekusi terjadi di Belarusia (50 persen), Mesir (20 persen), lran (11 persen), Pakistan (31 persen) dan Arab Saudi (5 persen). Eksekusi meningkat dua kali llpat di Palestina dari 3 kasus di 2016 menjadi 6 kasus di 2017. Singapura dari 4 kasus menjadi 8 kasus, dan Somalia dari 14 kasus menjadi 24 kasus," ungkap Veda.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Moratorium Eksekusi Mati)

Dalam perkembangannya, sejumlah negara telah berupaya menghapus atau tidak melakukan praktik eksekusi mati. Bahkan, ada pula negara yang mengganti eksekusi mati dengan hukuman lain.

"Perkembangan ini mengonfirmasi bahwa dunia sedang bergerak positif mengurangi penggunaan eksekusi mati wajib dan penghapusan permanen hukuman keji, tidak berperikemanusiaan dan merendahkan," ujar Veda.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X