Indonesia Perlu Belajar dengan Iran dan Malaysia dalam Persoalan Eksekusi Mati

Kompas.com - 12/04/2018, 19:57 WIB
Aksi solidaritas yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menyalakan 1000 lilin saat aksi damai di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Aksi damai tersebut meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan eksekusi mati terhadap keempat belas terpidana mati dari berbagai negara. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGAksi solidaritas yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menyalakan 1000 lilin saat aksi damai di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Aksi damai tersebut meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan eksekusi mati terhadap keempat belas terpidana mati dari berbagai negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menyarankan Pemerintah Indonesia untuk memetik pelajaran dari Iran dan Malaysia dalam persoalan eksekusi mati pelaku kejahatan narkotika. Ia memaparkan Iran merupakan negara yang melakukan eksekusi mati dengan jumlah terbesar pada tahun 2017.

"Ada 500 orang yang dieksekusi tahun lalu. Setengahnya dari eksekusi itu, pelaku kejahatan narkotika," ujar Ricky dalam paparan Laporan Statistik Amnesty International tentang Penggunaan Eksekusi Mati, di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Menurut Ricky, Iran sendiri mengakui kebijakan eksekusi mati atas pelaku kejahatan narkotika mereka gagal. Sebab, Iran memiliki 2 juta penduduk yang kecanduan narkotika. Maraknya eksekusi mati di Iran tak menurunkan angka kejahatan penggunaan narkotika di Iran.

"Bahkan, petinggi Mahkamah Agung Iran mengakui mereka perlu meninjau eksekusi matinya karena tidak menurunkan kejahatan narkotika," papar Ricky.

Baca juga : Pemerintah Diminta Moratorium Eksekusi Mati

Dengan demikian, Iran melakukan sejumlah reformasi hukum dalam kejahatan narkotika. Ricky mencontohkan, Iran merevisi ambang batas eksekusi mati pelaku kejahatan narkotika, dari 30 gram kokain, menjadi 2 kilogram kokain.

Negara tersebut mampu mengatasi masalah kejahatan narkotika tanpa menggunakan eksekusi mati.

"Nah cara yang kedua adalah melihat Malaysia. November 2017 mereka mencabut kebijakan hukuman mati yang wajib. Artinya, jika terkena kasus narkotika pasti dihukum mati. Nah mereka belajar karena angka kejahatan itu tidak turun," paparnya.

Di sisi lain, Thailand merevisi kebijakan eksekusi mati dengan memprioritaskan intervensi kesehatan terhadap pelaku kejahatan narkotika, melalui rehabilitasi. Namun demikian, ia menyayangkan Indonesia masih mengandalkan hukuman mati sebagai jalur utama untuk menghadapi kejahatan narkotika.

Baca juga : 20 Tahun Menanti Eksekusi Mati, Perempuan Ini Akhirnya Dibebaskan

"Kawan-kawan ingat Juli 2016 itu, ada 14 orang yang harusnya dieksekusi mati, tapi kemudian 4 orang. Bagaimana nasib 10 orang itu tidak jelas hingga sekarang," ujarnya.

Padahal, kata dia, pelaku kejahatan narkotika perlu dibina agar bisa berkontribusi lebih baik melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program ini juga membantu mengubah citra negatif para pelaku.

"Problem kita, kejahatan harus diatasi dengan banyak cara. Hukuman mati itu cara paling instan. Ya, tidak heran karena proses penyelesaian kejahatan butuh solusi jangka panjang. Orang sukanya yang instan, itu yang harus disadari masyarakat," ujarnya.

Ricky berharap pemerintah fokus membenahi kebijakan eksekusi mati, membersihkan tata kelola birokrasi dan aparat hukum dari korupsi agar menciptakan sistem hukum yang transparan dan bersih.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X