Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayah Prabowo Kerap Dianggap Neoliberal, Fadli Zon Membantah

Kompas.com - 04/04/2018, 10:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan neoliberal yang dialamatkan kepada ayah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo.

Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi kritik Prabowo terhadap elite politik di Indonesia yang turut mendesain ekonomi neoliberalisme di Indonesia sejak Orde Baru.

Sebagian orang menilai bahwa Sumitro Djojohadikusumo merupakan orang yang membawa paham neoliberalisme ke Indonesia. Namun, hal itu dibantah Fadli Zon.

"Salah besar (Sumitro disebut Neolib). Pak Mitro itu Keynesian (paham ekonomi yang diperkenalkan John Keynes)," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Beliau itu sudah menjadi Menteri Keuangan di zaman Bung Karno. Usia 30 tahun sudah jadi Menteri Keuangan. Tiga kali kalau tidak salah pada era itu, saya lupa berapa kali,"

(Baca juga: Saat Prabowo Mengenang Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo)

Diketahui, Sumitro yang dikenal sebagai "Begawan Ekonomi Indonesia" pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, juga Menteri Perdagangan di era Presiden Soekarno. Sumitro kemudian dipercaya menjadi Menteri Riset di era Presiden Soeharto.

Bersama Widjojo Nitisastro, Sumitro kerap dianggap sebagai "tulang punggung" perekonomian Orde Baru.

Akan tetapi, menurut Fadli Zon, Sumitro justru banyak menggagas sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia yang berbasis keberpihakan kepada koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil serta menengah.

Fadli mengakui, Sumitro pernah mengirim sejumlah muridnya untuk belajar di University of California at Berkeley, Amerika Serikat (AS).

Salah satu dari murid yang dikirim untuk belajar di sana melalui bantuan Ford Foundation ialah Widjojo Nitisastro. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu kemudian dikenal sebagai arsitek ekonomi Orde Baru.

Adapun, murid yang dikirim Sumitro untuk kuliah di AS diberi label sebagai "Mafia Berkeley", termasuk Sumitro. Nama ini diberikan oleh penulis AS, David Ransom, dalam majalah Ramparts pada 1970.

(Baca juga: Demokrat Nilai Kritik Prabowo soal Elite sebagai Cara Menggaet Pemilih)

Namun, Fadli Zon menjelaskan, saat itu dekan Fakultas Ekonomi di Berkeley merupakan penganut mahzab ekonomi strukturalis, bukan neoliberalisme. Namun, terjadi pergantian dekan sehingga mahzab ekonomi di Berkeley berubah menjadi neoliberalisme.

"Pak Mitro Bukan (neolib), jelas kok. Bahkan kakeknya Pak Prabowo (Raden Mas Margono Djojohadikusumo, ayah Sumitro) itu bisa dibilang Bapak Koperasi. Walaupun seringkali Bung Hatta yang disebut Bapak Koperasi. Tapi menurut saya, Bung Hatta itu Bapak Ekonomi Kerakyatan," ujar Fadli.

"Tapi kakeknya Pak Prabowo itu Pak Margono Djojohadikusumo itu sebetulnya adalah ketua koperasi bahkan di zaman Hindia Belanda," kata Wakil Ketua DPR itu.

Kompas TV Pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai beragam komentar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com