Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Kompas.com - 19/05/2024, 21:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan susunan anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ari pun membantah beredarnya sejumlah nama yang disebut bakal dipilih oleh Jokowi untuk menjadi anggota pansel.

"Sampai saat ini Presiden belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota pansel capim dan Dewas KPK. Nama-nama bakal calon pansel masih dalam proses penggodokkan," kata Ari dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).

Baca juga: 9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Ari mengeklaim, Jokowi menghormati harapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan pansel capim dan Dewas KPK.

Ia menyebutkan, Jokowi juga berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan dalam menentukan 9 orang yang akan duduk sebagai anggota pansel.

"Seperti yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden, anggota pansel KPK yang akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, yang memiliki integritas, dan yang memiliki 'concern' pada pemberantasan korupsi," kata Ari.

Ari juga menekankan bahwa pembentukan dan penetapan pansel bertujuan untuk memperkuat KPK dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Dikutip dari Kompas.id, beredar sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi anggota pansel capim KPK.

Nama yang beredar antara lain Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan M Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.

Lalu ada juga pengajar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya Taufiq Rachman, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN dan Komisaris PT PLN Nawal Nely, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Ambeg Paramarta dan Rektor IPB Arief Satria.

Nama lain juga muncul yaitu anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Rezki Sri Wibowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Elwi Danil dan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Fauzie Yusuf Hasibuan.

Baca juga: Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Kemudian muncul juga, Direktur Eksekutif Kemitraan dan Wakil Ketua KPK (periode 2015-2019) Laode M Syarif, akademisi dan ketua Pansel KPK 2019 Yenti Garnasih, serta Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pansel capim KPK akan rampung dan diumumkan pada Juni 2024.

"Ini baru disiapkan, nanti Juni lah sudah kita selesaikan," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

"Iya (diumumkan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota anggota dari pansel," katanya melanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com