Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Kompas.com - 19/05/2024, 17:47 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 1 sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengungkapkan kekhawatirannya saat didorong oleh warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Anies khawatir jika lawan dalam kontestasi pilkada nanti menggunakan 'cara' yang sama dengan yang dipakai oleh lawannya di Pilpres 2024 kemarin.

Hanya saja, Anies tidak merinci lebih jauh perih cara lawan tersebut.

Hal itu Anies sampaikan saat menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota di Muara Baru, Jakut, Minggu (19/5/2024).

Baca juga: Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

"Saya begini ibu sekalian, kemarin sudah ngerasain belum pilpres kemarin? Baik-baik enggak? Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan?" ujar Anies.

"Lawan," seru warga.

"Siap?" tanya Anies.

"Siap," jawab warga.

"Benar? Sanggup?" tanya Anies lagi.

"Benar," jawab warga meyakinkan Anies.

Anies menegaskan dirinya mempertimbangkan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 secara serius.

Apalagi, kata dia, Jaringan Rakyat Miskin Kota sudah menyampaikan aspirasi mereka.

Baca juga: Momen Anies Mampir Kondangan Warga Muara Baru sebelum ke Halalbihalal PKL dan JRMK di Jakut

"Saya akan amat, amat, amat, amat serius mempertimbangkannya. Bismillah kita tunggu waktunya," kata Anies.

Hanya saja, Anies ingin pada warga untuk membangun suasana pilkada yang tenang, teduh, damai, dan jujur.

Dirinya tidak ingin sebuah pemilu dikatakan tenang dan teduh, tapi ternyata sebenarnya tidak jujur.

Halaman:


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com