Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Kompas.com - 19/05/2024, 09:25 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses politik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menjadi sorotan dan memunculkan kritik dari sejumlah pihak.

Sebabnya, dalam sepekan belakangan, para anggota dewan sedang rajin-rajinnya membahas tiga rancangan peraturan. Apa saja undang-undang tersebut dan mengapa menimbulkan polemik?

Revisi UU MK

Pertama, terkait pembahasan revisi keempat Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di Komisi III DPR RI dengan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya dan pemerintah sudah sepakat untuk membawa baleid itu ke rapat paripurna.

Proses pembahasan dan kesepakatan di tingkat I itu diketuk pada Senin (13/5/2024). Pembahasan tersebut berlangsung saat para anggota dewan sedang memasuki masa reses untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah.

Merespons ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap DPR tengah berupaya mengelabui publik.

Baca juga: Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Pola itu, menurut dia, juga terjadi ketika DPR membahas sejumlah undang-undang yang dinilai merugikan masyarakat. Misalnya, Undang-undang Desa, Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan RUU Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ya hampir semua RUU yang dibahas diam-diam dan buru-buru terkait dengan RUU yang memang berisi keinginan DPR plus pemerintah dan di saat bersamaan berlawanan dengan kepentingan publik,” tutur Lucius dihubungi Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

“Diam-diam adalah siasat DPR untuk mengecoh publik. Mereka kucing-kucingan dengan rakyat agar aturan yang sesuai keinginan bisa segera disahkan," sambungnya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berdalih, rapat pleno yang dilakukan secara diam-diam antara Komisi III dengan pemerintah itu sudah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI.

"Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata Dasco.

Draf Revisi UU Penyiaran

DPR juga menjadi sorotan usai draf revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebar di publik.

Sejumlah pasal dalam draf revisi UU tersebut dinilai membawa ancaman untuk produk jurnalistik. Salah satunya, aturan itu melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca juga: Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana menyatakan hal tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan pers.

“Kalau ditafsirkan bebas ini artinya di TV, atau di penyiaran, di radio, TV bahkan di platform digital itu tidak boleh jurnalistik investigasi,” ujar Bayu.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com