Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Kompas.com - 19/05/2024, 17:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memanggil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem yang juga anak eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita, karena diduga menerima aliran dana terkait kasus korupsi yang menjerat SYL.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyatakan, Indira mesti dipanggil karena dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan etis atau tidaknya tingkah laku Indira sebagai anggota dewan.

"Setiap tindakan anggota DPR akan memberikan sumbangsih bagi citra dan martabat DPR secara kelembagaan. Tindakan tidak etis anggota DPR sekarang tetap berdampak pada DPR yang akan datang," kata Lucius kepada Kompas.com, Minggu (19/5/2024)

"Dengan demikian saya kira aksi anggota DPR yang adalah anak SYL yang menerima jatah dari uang, yang diduga hasil korupsi bapaknya, sudah seharusnya diselidiki oleh MKD," lanjut dia.

Baca juga: Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Lucius mengingatkan, MKD semestinya tidak diam saja apabila ada anggota dewan yang perilakunya tidak etis.

Menurut dia, MKD juga tidak bisa beralasan bahwa masa jabatan anggota dewan akan berakhir sehingga mereka enggan memanggil legislator yang bermasalah.

"Saya kira sih walau DPR periode ini akan segera berakhir, tidak berarti tindakan bermasalah yang dilakukan anggota DPR dibiarkan begitu saja," kata Lucius.

Lucius melanjutkan, tingkah Indira yang diduga menggunakan aliran dana untuk perawatan kulit juga sebuah hal yang memalukan karena seorang anggota DPR semestinya tidak perlu mementingkan kecantikan dirinya.

"Menikmati duit hasil korupsi dan dipakai untuk mempercantik diri. Sebagai politisi saja, rasanya aneh saja perawatan wajah semahal itu dilakukan. Itu mau jadi artis apa politisi? Kok anggota DPR sampai semewah itu muntik mempercantik diri? Apalagi mempercantik diri pakai uang korupsi?" kata Lucius.

Baca juga: Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Ia pun menekankan bahwa MKD semestinya memandang hal tersebut sebagai sebuah kejanggalan yang dapat mengganggu kehormatan anggota dewan.

"Sebagai alat kelengkapan yang ditugasi untuk menjaga perilaku anggota, saya kira sudah seharusnya MKD terpanggil untuk mempertanyakan perilaku anak SYL yang tindakannya mempercantik diri dari uang korupsi. Karena kecantikan dari uang korupsi itu pasti menghasilkan rupa atau wajah buruk DPR," ujar Lucius.

Nama Indira Chunda Thita Syahrul menjadi sorotan setelah sejumlah saksi dari Kementerian Pertanian mengungkap bahwa ada aliran dana atau permintaan uang dari putri pertama SYL tersebut.

Bahkan, dari persidangan terbaru, Rabu (15/5/2024), terungkap ada aliran dana Rp 200 juta dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan untuk pembayaran stem cell Indira Chunda Thita Syahrul.

Baca juga: Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Selain untuk pembayaran terapi stem cell Rp 200 juta, Kementan juga pernah membayar pembelian mobil Thita sebesar Rp 500 juta.

Hal itu diketahui dari kesaksian Pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 29 April 2024.

Arief mengungkapkan bahwa Kementan membayar pembelian mobil dengan merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL, Indira Chunda Thita Syahrul senilai Rp 500 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com